Kepala Dinas Pertamanan & Kebersihan Kota Medan, Muhammad Husni

Catatan Indra Gunawan

Bicara wajah kota, di Medan, memang tak bisa lepas dari tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), institusi yang dikendalikan Muhammad Husni sejak 27 Januari 2017 hingga kini.

Seiring kian mendekatnya momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, isu-isu seputar wajah kota pun sudah dikemas menjadi narasi politik oleh berbagai pihak. Salah satu yang sempat viral adalah narasi “Medan Kota Terkotor”.

Sebagaimana telah diurai pada catatan terdahulu, DKP berperan mengentaskan problematika pengelolaan limbah rumah tangga alias sampah dan memperindah wajah kota lewat penataan taman, pedistrian hingga median jalan. Mengingat pentingnya peran DKP bagi citra Pemerintahan Kota (Pemko) Medan, maka saya pun menyimpulkan Walikota Drs. H.T. Dzulmi Eldin S, M.Si. menaruh harapan besar pada kiprah Husni, terlepas bahwa saat ini pemenang Pilkada 2015 tersebut mengaku akan mendorong calon lain di Pilkada 2020.

Loading...

Baca Juga: Wajah Kota Medan & Narasi Pilkada 2020 Bagian IV

Namun, berdasarkan proses media monitoring dan media tracking yang saya lakukan akhir-akhir ini, harapan akan tumbuhnya citra Pemko Medan atas kinerja DKP tidak bersambut dengan produk-produk pemberitaan media massa konvensional maupun media sosial (medsos). Jejak yang lebih banyak muncul justru menunjukkan eksistensi Husni di gerakan olahraga dan kepramukaan.

Sekadar mengingatkan, selain menjabat Kepala DKP Kota Medan, Husni saat ini merupakan Kepala Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan. Selain itu, dia juga berposisi sebagai Ketua Persatuan Angkat Berat, Binaraga dan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Prov. Sumut serta aktif di Yongmodo, cabang ilmu bela diri yang merupakan gabungan dari Judo, Taekwondo, Apkido, Ssirum, dan Hon Sin Sul.

Kepada beberapa jurnalis, termasuk saya, Husni sempat mengungkap keinginannya menjadi calon Walikota Medan. Karenanya, ia mencoba penetrasi ke berbagai kalangan lewat gerakan olahraga dan kepramukaan. Persis seperti Dzulmi Eldin mencuatkan namanya dengan menjadi Manajer PSMS Medan, sebelum bertarung dan memenangi Pilkada 2010, berpasangan dengan Rahudman Harahap.

Hanya, ketika hal ini saya konfirmasi padanya via WhatsApp, kemarin, Husni secara implisit (samar-samar) membantah. “Jadi pegawai aja bg 9 thn lg mengabdi,” jawabnya atas pertanyaan saya.

Sebenarnya, kalaupun pada akhirnya Husni berkeinginan menjadi calon Walikota Medan, peluangnya untuk mempopulerkan diri lewat kinerja di DKP bukanlah hal mustahil. Sayang, kiprahnya dalam menangani institusi itu justru diwarnai beragam persoalan, bahkan menuai demonstrasi mahasiswa.

Saya sendiri menemukan jejak masalah dalam penanganan proyek di DKP. Salah satunya dalam hal pengadaan tong sampah komunal yang bertentangan dengan amaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kemudian, kontradiksi antara pemberkasan dengan fakta mangkraknya pembangunan open stage di Taman Cadika Pramuka maupun sejumlah proyek lainnya di Tahun Anggaran 2018.

Sebelum mengakhiri serial catatan ini, saya kembali mengonfirmasi Husni soal beredarnya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 78.21/PPHP-TDM/APBD/DKPKM/XI/2018 terkait proyek pembangunan open stage di Taman Cadika Pramuka, Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Berita acara itu sudah ditandatangani Kepala Bidang (Kabid) Taman Supriadi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DKM, ketika belum satu pun personalia Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatanganinya lantaran memang pekerjaan belum rampung 100%.

Seperti sebelumnya saya ungkap, seorang Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) menyebut apa yang dilakukan Supriadi itu bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebab, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), PPHP lah yang bertanggungjawab menyiapkan berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

Nah, lagi-lagi Husni menjawab konfirmasi itu secara implisit, ketika saya bertanya apakah sikap Supriaidi terhadap CV Mitra Dzaki Abadi yang menangani proyek open stage itu atas restu dirinya. “Sdh sy check bg di bayar luncuran hutang,” tulisnya via WhatsApp kepada saya.

Pun demikian saat disinggung soal kemungkinan adanya praktik ijon proyek, yakni adanya sejumlah dana yang disetor lebih dulu kepada DKP sebelum rekanan mendapat paket pekerjaan. Secara singkat, Husni mengatakan, “Macemnya sesuai mekanisme keuangan.” (*)