Pemerintah diminta memberikan stimulus kepada Perusahaan Pers dan Jaring Pengaman Sosial kepada para Pekerja Pers. T ampak seorang wartawan bekerja di tengah pandemi corona. foto ist

JAKARTA, Metro24.Co – Ini kabar baik bagi Industri/Perusahaan Pers. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G.Plate, berjanji menyampaikan usulan untuk memberikan stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas), dan atau langkah pemberian keringanan pajak kepada pemerintah (c/q Menteri Keuangan RI). Khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya dolar AS.

Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas. Di lain pihak perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan dan berkurangnya pembeli/pembaca, serta naiknya biaya operasional.

Janji tersebut disampaikan Menkominfo RI, Johnny G.Plate, dalam Vidio Conferensi dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pimpinan Redaksi Media Nasional, Jumat (3/4) malam.

Dewan Pers langsung dipimpin Wakil Ketua Hendry CH.Bangun, hadir juga Dr.Agus Sudibyo. Ketua Dewan Pers, Prof.Mohammad Nuh, berhalangan hadir.

Pernyataan Media Sumut

Serikat Perusahaan Pers (SPS)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Pimpinan Media di Sumatera Utara, melalui pernyataan bersama menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mengabaikan pers, karena dalam situasi pandemi Virus Corona media cetak di Sumatera Utara terancam tutup, alias berhenti beroperasi.

Terkait hal itu SPS-PWI dan pimpinan media di Sumatera Utara mengharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak di daerah, karena akibat berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah. Ini sangat memberatkan semua media cetak di Sumatera Utara.

Apalagi dari kucuran dana digelontorkan pemerintah senilai Rp405,1 trilyun untuk menanggulangi Pandemi Korona Copid-19 di Indonesia, namun tidak ada termasuk pekerja dan media yang juga ikut merasakan pahitnya beroperasi di tengah Pandemi Korona di tanah air.

Terkait hal itu pula sehingga Dewan Pers berinisiatif melakukan Vico bersama Menkominfo RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Pimpinan Redaksi Media Nasional.

Bantu Putus Mata-rantai

Menkominfo RI, Johnny G.Plate juga mengharapkan agar media membantu memutus mata rantai penyebaran Virus Copid-19 agar kondisi kembali seperti sediakala. Sebab, kata Johnny, bila terus menyebar kehidupan bangsa akan makin sulit, rakyat kesulitan dan imbasnya pada semua, termasuk juga media.

Hendry CH Bangun dari Dewan Pers, dalam kesempatan itu juga menyampaikan harapan agar pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Khususnya wartawan profesional (yang telah tersertifikasi) dari media di daerah.

Dalam kesempatan itu juga Dewan Pers dan Kementerian Kominfo RI menyepakati untuk mendorong pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan melalui bantuan alat perlindungan diri (APD) bagi wartawan yang bertugas, khususnya yang meliput Covid-19 dan event terkait.

“Perang terhadap Copid-19 ini membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yang layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dengan informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bantun.

Media massa katanya telah menunjukan peran aktif dalam membantu memerangi Copid-19 dan akan terus melanjutkan partisipasi sampai Indonesia terbebas dari Covid-19. Dewan Pers akan senantiasa mendorong upaya ini.

Negara Kucurkan Rp 405,1 Triliun, Namun Tidak Ada Bantuan untuk Pers

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan menguncurkan anggaran negara sebanyak Rp 405,1 triliun. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi pandemi Korona atau Covid-19 di Indonesia.

Hal ini tentu saja menggugah Anggota DPD.RI, Emma Yohanna. Dia menyuarakan, dengan anggaran sebesar itu, namun tidak ada untuk wartawan atau pekerja media.

“Saya sesalkan, dari keseluruhan yang akan dibantu lewat kucuran anggaran sebesar Rp405,1 triliun itu, tidak satu poin pun tercantum bantuan untuk pers,” kata Emma dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (02/04/2020).

Padahal lanjut Senator Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu, pers sangat berperan mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus Korona. Bahkan selama ini, pers juga selalau melakukan sosialisasi persiapan dan tindakan Pemerintah mengatasi pandemi virus Korona.

“Hendaknya perlu kita pahami juga bahwa pers juga terkena dampak yang sangat luar biasa akibat virus ini, sebab banyak dari kontrak iklan atau kerja sama dengan berbagai pihak yang selama ini jadi sumber penghasilan mereka menurun bahakn ditarik lagi karena pandemi virus Korona,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus Korona (Covid-19).

Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Berikut Rinciannya:

Insentif bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

1. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD

2. Pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer dan lainnya.

3. Upgrade 132 RS rujukan pasien corona termasuk Wisma Atlet
.

4. Insentif dokter, yakni dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan
.

5. Santunan kematian tenaga medis Rp 300 juta.

Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun.

1. Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibayarkan bulanan mulai April dan bantuan setahun naik 25 persen.

2. Kartu sembako naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaat kartu sembako naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen.

3. Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat kartu prakerja akan mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu dengan biaya pelatihan Rp 1 juta.

4. Listrik gratis 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.

5. Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan MBR hingga 175 ribu.

6. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp 25 triliun.

Insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp 70,1 triliun.

1. PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.

2. Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

3. Pengurangan PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
.

4. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

5. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak virus corona selama 6 bulan.

6. Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

Insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM sebesar Rp 150 triliun.

1. Bank Indonesia mengeluarkan BU kebijakan stimulus moneter melalui kebijakan intensitas triple intervention, menurunkan rasio Giro Wajib Minimum.(TK/ZT/Red/Metro24.Co)

Editor : S Tandang