Poldasu

MEDAN-M24

UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) tak akan diterapkan penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut dalam menangani kasus Benny Harianto Sihotang (BHS).
“Tidak. UU MD3 tidak akan kita terapkan dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Benny Sihotang,” ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Selasa (17/9).
Nainggolan menegaskan, pihaknya akan segera melayangkan panggilan kedua terhadap Benny Sihotang untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Mengingat sebelumnya, Benny Sihotang tidak memenuhi panggilan pertama yang dilayangkan penyidik dalam kasus dugaan penipuan proyek revitalisasi Pasar Horas Pematang Siantar bernilai Rp1,7 miliar pada Senin (16/9) kemarin.
“Nah, jika nanti yang bersangkutan juga tidak mengindahkan penggilan penyidik, maka penyidik berhak untuk melakukan tindakan penjemputan paksa,” tegasnya.

GERINDRA BELUM BERSIKAP
Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing, mengatakan, hingga kini Ketua Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu, belum mengambil sikap atas kasus hukum yang menimpa kader Partai Gerindra Benny Sihotang dan Pintor Sitorus (PS). Sekadar diketahui, pada Senin (9/9) Pintor dilaporkan Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU) ke Polda Sumut atas dugaan penggunaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) palsu saat mendaftar sebagai Caleg DPRDSU.

Dihubungi M24, Selasa (17/9), Robert menjelaskan masih mendalami keberadaan UU No. 2/2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Menurut Robert, kedudukan UU MD3 akan dihubungkan dengan kasus PS dan BHS. Khusus status tersangka BHS, Robert menilai bukan mustahil penyidik melakukan pemeriksaan melalui tahapan proses izin dari Badan Kehormatan Dewan (BKD) atau kepala daerah (Kdh).
Robert menyatakan belum memanggil PS dan BHS karena masih menunggu arahan Ketua Partai Gerindra Sumut.
Sementara itu, Benny yang dikonfirmasi lewat telepon enggan berkomentar. Ia beralasan sedang ada urusan bersama keluarga. “Nanti ya saya hubungi lagi, saya masih bersama keluarga,” tutup BHS. (ahmad/budiman)

Loading...