Aksi PKL di Kantor Bupati Humbahas. (foto: tony/metro24.co)

HUMBAHAS, Metro24.co – Puluhan Pedagang kaki Lima (PKL) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut. Di tengah guyuran hujan, mereka tetap menyampaikan aspirasi menolak direlokasi dari Jalan Maduma I, Dolok Sanggul, ke Jalan Maduma II.

Setelah beberapa saat, para pedagang yang didampingi sejumlah mahasiswa pun diterima Sekda Humbahas, Tony Sihombing, dan Asisten I Makden Sihombing. Berbeda dengan kedua pejabat tersebut yang dipayungi ajudan, puluhan PKL tetap tak bergeming, basah-basahan di tengah hujan.

Kepada pejabat Pemkab Humbahas tersebut, Krimon Hulu, mahasiswa yang mendampingi para PKL mengatakan, mereka menolak direlokasi karena telah lama berjualan di Jalan Maduma I. “Kalau mau direlokasi ke tempat lain, mau makan apa para PKL, apalagi di masa covid ini,” ucap Krismon dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2020).

Menurut Krismon, pedagang saat ini mengalami kerugian karena pandemi COVIOD-19. Jika dilakukan relokasi, maka pedagang akan kembali ke nol untuk membuka jualan di Jalan Maduma II. “Jadi jangan benturkan kami dengan kebijakan peraturan yang tidak jelas,” tegasnya.

Hal sama disampaikan kuasa hukum para pedagang, Dina Situmeang. Ia menyatakan kebijakan yang dibuat pemerintah kepada pedagang yang berjualan di Jalan Maduma I, tidak sesuai dengan aturan sehingga dinilai keputusan sepihak.

“Sosialisasi atau musywarah yang dilakukan pemerintah dengan mengundang para PKL tidak sah demi hukum, karena tidak ada kuasa (rekomendasi) dari PKL yang membuka lapak di Jalan Maduma I,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa aksi ini tidak ada ditunggangi dan murni aspirasi dari para pedagang dengan menuntut haknya yang sudah membayar retribusi ke pemerintah selama ini. “Jadi kita berharap ke pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi PKL karena tidak sesuai dengan prosedur hukum,” harapnya.

Sementara, Sekda Tonny Sihombing mengatakan bahwa tujuan utama relokasi PKL adalah memanfaatkan terminal yang sudah dibenahi pemerintah. Dengan mengurangi kemacetan selama ini, seperti di Maduma I disaat pasar (onan) yang memakan badan jalan. “Tidak ada niat pemerintah untuk tidak mensejahterakan rakyatnya, ini program bersama untuk kebaikan bersama,” jelasnya.

Tonny menegaskan, sebelumnya terkait relokasi ini pihaknya sudah memberikan waktu 1 sampai 2 minggu untuk sosialisasi dan komunikasi dengan PKL. “Kami sangat menyayangkan hal ini, tapi aspirasi ini tetap ditampung untuk ketertiban dipasar Dolok Sanggul,” pungkasnya.

Aksi ini mendapat perhatian dari Kapolres Humbahas, AKBP Rudi Hartono. Dia kemudian meminta para pedagang yang kehujanan untuk masuk ke kantor bupati. “Kok di luar, kan hujan, di dalam aja, kasihan,” pinta Rudi.

Selain unjuk rasa ke kantor Bupati, mereka juga mendatangi kantor DPRD Humbahas. Dari hasil rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri (Kopedagin) pihak DPRD meminta agar pemerintah mengkaji ulang perpindahaan pedagang dari Jalan Maduma I ke Jalan Maduma II.

“Kita minta pemerintah dalam hal ini Kopedagin agar mengkaji ulang hasil rapat pada 16 Juli lalu bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat Dolok Sanggul, Lurah Pasar Dolok Sanggul dan para pedagang yang lain,” kata ketua Komisi C, Manaek Hutasoit. (tony/metro24.co)