Ilustrasi.

HUMBAHAS, Metro24.co – Sejumlah tokoh lintas agama di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut, mengaku prihatin dengan Pilkada Humbahas yang dibayang-bayangi dengan isu ‘Kotak Kosong’.

Mereka menilai, pesta demokrasi lima tahunan itu nantinya tidak dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat apabila peserta yang maju hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja atau calon tunggal dan melawan kotak kosong.

Hal itu disampaikan Praeses HKBP Distrik III, Pdt Renova J Sitorus STh, Ketua FKUB Humbahas Pdt Robinsarhot Lumban Gaol STh dan Korwil GKPI Wilayah VII Pdt Maurid Simamora STh kepada wartawan dalam sebuah diskusi di Winda Studio Coffe, Doloksanggul, Humbahas, Kamis (6/8/2020).

Mereka menginginkan seluruh tahapan pelaksanaan pilkada di daerah itu penuh kedamaian tanpa ada gejolak. “Pada dasarnya gereja tidak pernah ingin lebih jauh mencampuri politik. Namun kita menginginkan bagaimana agar Pilkada Humbahas tetap berjalan damai. Dan dalam hal ini gereja peduli dengan situasi yang berkembang saat ini,” kata Praeses HKBP Distrik III Renova Sitorus.

Dia menjelaskan, saat ini masyarakat Humbahas sedang diusik dengan isu bupati petahana akan melawan ‘Kotak Kosong’ dan sudah viral di media sosial, serta menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat luas, baik yang berada di Bona Pasogit maupun di perantauan.

“Pilkada melawan kotak kosong itu kurang edukatif. Yang kita inginkan bagaimana proses demokrasi itu berjalan dengan baik dan sehat serta apa adanya tanpa ada rekayasa. Artinya bukan menjelek-jelekkan. Biarlah mengalir, dan jangan kita lihat Humbahas ini hanya sebatas di Pilkada-nya. Namun mari kita lihat dampaknya ke depan,” ungkapnya.

Dia mencontohkan dirinya yang saat ini maju sebagai calon praeses pada Sinode Godang HKBP yang direncanakan pada tahun ini tidak mau dipilih secara aklamasi. Karena bagi dia, calon tunggal tidak menunjukkan jiwa petarung atau kesatria. “Ini kan pesta demokrasi. Apakah ini bisa dikategorikan pesta demokrasi (calon tunggal)?,” pungkasnya.

Hal yang sama disampaikan Korwil GKPI Wilayah VII Pdt Maurid Simamora. “Saya dengar memang ada diatur di Undang-Undang (calon tunggal). Cuma kembali ke kita. Apakah itu yang dinamakan berdemokrasi? Apa peran partai politik di situasi seperti ini jika terjadi melawan kotak kosong?” ucapnya.

Pada kesempatan itu dia sangat berharap pemerintah pusat segera merevisi Undang-Undang tersebut karena menurut dia sangat merugikan sistem demokrasi Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Kami prihatin jika Pilkada Humbahas melawan kotak kosong. Itu tidak memberi hak bersuara masyarakat. Kalau ada kemajuan di daerah ini, itu sah-sah saja semua partai politik memberikan rekomendasi kepadanya. Namun yang terjadi kan, dia memborong seluruh partai politik karena adanya sebuah ketakutan dan menghalangi serta menutup peluang masyarakat untuk memilih calon lainnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Pilkada bukan bicara menang kalah. Namun lebih kepada mencari pemimpin yang lebih berkualitas. “Kalau ada pilihan lain, yang menang akan menjadi pemenang sejati dan itulah yang dinamakan pemilihan berkualitas. Jika kotak kosong, bisa saja terjadi seperti ungkapan orang Batak: dang di au, dang di ho, tumagon tu begu (kalau tidak untuk saya, maka tidak akan untukmu, lebih baik untuk hantu). Kotak kosong jadi pemenang,” ujarnya.

Sementara Ketua FKUB Humbahas Robinsarhot Lumban Gaol mengajak masyarakat untuk lebih menjaga kekondusifan dan kerukunan antar umat beragama di daerah itu terlebih menjelang Pilkada 2020.

“Pilkada melawan kotak kosong itu tidak mendidik. Bisa mengundang ketidakrukunan dan mengganggu kekondusifan daerah. Seharusnya di sini wakil rakyat angkat bicara. Jangan bungkam. Dan tolong digaris bawahi, ini bukan melihat petahana yang maju. Namun dampaknya ke depan. Karena masib banyak potensi SDM Humbahas yang bisa dibanggakan,” katanya.

Ditambahkannya, saat ini juga masyarakat belum siap dan memahami arti Pilkada melawan kotak kosong. Dan hal itu sangat ditakutkan karena suatu saat nanti dapat merubah mindset masyarakat jadi tidak peduli dengan hak politiknya. “Pilkada melawan kotak kosong termasuk menghilangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I Pemuda Ansor Humbahas Muhammad Iqbal Lumban Gaol dengan keras menolak upaya calon tunggal di Pilkada Humbahas. Menurut dia itu sangat menciderai sistem demokrasi terkhusus kepada generasi muda yang ada di daerah itu.

“Inikan pesta demokrasi yang melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari pejabat, pedagang, ASN, petani, karyawan dan elemen lainnya. Jadi kalau melawan kotak kosong itu bukan pesta demokrasi namanya, melainkan penunjukan langsung kepala daerah (pemimpin). Berarti haluan negara kita sudah mundur jadi kerajaan zaman dulu,” ujarnya. (tony/metro24.co)