Dirut Operasional PD Pembangunan Kota Medan, Ir Dasril Piliang foto bersama di MICC Ringroad.

MEDAN-24

Sejumlah Oknum Direksi di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan diduga melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan calon petahana presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin, di MICC Convention Centre Jln Gagak Hitam, Medan, Sabtu (16/3) lalu.

Ratusan massa yang tergabung dalam Relawan Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Sumatera Utara, hadir dengan mengenakan kaus putih seragam bertuliskan

“Relawan Gebu Minang”. Teriakan pendukung berulang kali untuk Jokowi-Ma’ruf, sambil mengacungkan satu jari sebagai tanda dukungan politik di Pilpres 2019. “Sejak pagi, saya sudah di lokasi acara. Belum tahu apakah Pak Jokowi datang atau tidak, kalau informasinya hadir. Saat ini panitia menghadirkan artis tuk menghibur para relawan,” ucap seorang relawan dari Kec Medan Area.

Loading...

Hanya saja, lanjutnya, Jokowi tidak hadir pada kegiatan tersebut karena jadwal agendanya di Kota Medan sangat padat. Dia mengaku kecewa, karena kedatangannya untuk melihat langsung Jokowi. “Pak Jokowi nggak ada agenda kemari, karena agendanya di Medan sangat padat,” ungkapnya.

Deklarasi itu juga tanpa dihadiri Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Drs H Putrama Alkhairi selaku Ketua Gebu Minang Sumatera Utara. Acara dipimpin Direktur Operasional PD Pembangunan Kota Medan, Ir Dasril Piliang MM, yang merupakan Ketua Relawan Gebu Minang.

Melalui surat undangan Relawan Gebu Minang Sumut pendukung Capres-Cawapres 01 Periode 2019-2024 Bapak Ir H Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma’ruf Amin berharap, kehadiran masyarakat Minang di perantauan untuk sepakat memberi dukungan pada Deklarasi Relawan “Gebu Minang” di MICC, Sabtu (16/3).

Kemungkinan sikap atas tindakan yang dilakukan, Drs H Putrama Alkhairi dan Ir Dasril Piliang MM, sebagai pejabat negara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terpenuhi unsur pidana, khususnya pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sesuai UU N .7 tahun 2019.

Soal sanksi, jika terbukti akan diancaman hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda Rp24.000.000. Selain itu, juga harus dilihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara, dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya.

Ketika dikonfirmasi ke Direktur Operasional PD Pembangunan Kota Medan, Ir Dasril Piliang MM soal deklarasi dukungannya itu, tidak menjadi masalah karena bukan sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pemerintahan dengan perjanjian kerja, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

“Saya bukan ASN, jadi tidak masalah,” ujarnya kepada metro24 saat dikonfirmasi ruang kerjanya, Jumat (15/3).

Begitu juga dengan mobilisasi massa untuk menghadiri deklarasi di MICC Jln Gagak Hitam pada, Sabtu (16/3), tidak ada masalah dengan statusnya sebagai direksi pada BUMD, lantaran dirinya sebagai salah satu pengurus di Gebu Minang Sumut yakni menjabat Sekretaris. “Tidak ada masalah, kan pengurus,” cetusnya lagi.

Sayangnya, konfirmasi ke Ketua Umum Gebu Minang Sumatera Utara, Drs H Putrama Alkhairi yang merupakan Direktur PD Pembangunan Kota Medan, tidak mendapat jawaban. Berulang kali dihubungi nomor telepon selulernya tidak diangkat, begitujuga pesan melalui WhatsApp juga tak dibalas.

Informasi diperoleh, Putrama ikut mendampingi Jokowi berkunjung ke beberapa daerah di Sumut. Terlihat dari postingan di medsos mendampingi Jokowi bersama Gubsu dan Bupati Tobasa sedang ngopi di Kab Tobasa.

Terpisah, Kabag Humas Pemko Medan, Rasyid Ridho S STP mengatakan, status direksi pada BUMD merupakan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Termasuk juga pejabat penyelenggara di lingkungan Pemko Medan. Mereka kan dilantik oleh Walikota,” ucapnya singkat. (adlan)