LABUHAN-M24

Wacana pembangunan tol dalam Kota Medan mendapat apresiasi dan dukungan dari sejumlah aktivis pemerhati kebijakan publik Kota Medan. Mereka ingin, analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) harus dikaji serius dan transparan terhadap progresnya.

Usulan itu tercetus dalam pertemuan diskusi pegiat sosial dan lingkungan di Taman Maharani, Aloha, Kel Martubung, Kec Medan labuhan, Sabtu (9/3). Kegiatan bertajuk gelar tikar dan bincang-bincang santai di pinggiran bantaran Sungai Deli membahas, dampak dan keuntungan pembangunan tol dalam kota sepanjang 30,97 km senilai Rp7 triliun.

Kordinator diskusi, Saharudi menjelaskan, pembangunan disepanjang aliran Sungai Deli adalah terobosan dan inovasi terbaru bagi Pemerintah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Loading...

“Selama proses pembangunan tol itu dilaksankan, pasti banyak menimbulkan pro dan kontra. Disinilah kita membahas kebijakan untuk menerima respon dan saran sebagai penyampaian ke pemerintah,” katanya.

M Isa Al Basir, salah satu tokoh nelayan meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan seperti apa rencana pembangunan tol tersebut. Ia tak ingin pembangunannya merugikan sepihak, khususnya nelayan yang tinggal di bantaran Sungai Deli.

“Kita dukung pembangunan tol ini, tapi apa manfaatnya bagi nelayan dan bagaimana solusi terhadap masyarakat yang terkena dampak. Kita ingin ada sosialiasinya,” pinta Basir.

Senada disampaikan Indra Mingka, merupakan aktivis lingkungan, sampai saat ini belum mengetahui blue print atau desain tol dalam kota. Menurutnya, dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat harus menjadi perhatian serius. “Untuk itu, perlu adanya kajian AMDAL yang dibuka secara transparan ke publik,” cetusnya.

Dia bukan menolak perkembangan pembangunan, tanpa ada kejelasan AMDAL. “Jangan sudah digugat baru dimunculkan ke publik. Kita ingin pembangunan tol ini jangan merugikan sepihak dan menguntungkan sepihak,” ungkapnya.

Berbeda dengan Effendi Naibaho, pengamat kebijakan publik ini menginginkan esterika Sungai Deli tetap terjaga. Walaupun pembangunan tol dalam kota, memjadikan kawasan Sungai Deli sebagai jalur perlintasam tol tersebut.
“Ini sangat baik dan luar biasa. Kita sangat mendukung, tapi estetika Sungai Deli harus tetap terjaga. Agar kelestarian sungai itu tetap baik, sebagai induk pengaliran air di Kota Medan,” bebernya.

Saharudin, tokoh masyarakat Medan Utara menyimpulkan, program yang direncanakan pada Juni 2019 tidak merugikan berbagai aspek sosial, ekosistem, estetika sungai, masyarakat nelayan dan perekonomian masyarakat.
Pihak regulasi diminta mensosialisasikan dan mempublikasikan AMDAL secara transparan, agar sisi keuntungan dan kerugiannya diketahui masyarakat secara luas.

“Kita ingin memberikan masukan ke pemerintah, terobosan dan inovasi yang diwacanakan sangat baik. Tapi kita tidak ingin ada yang dirugikan secara sosial, ekonomi dan lainnya. Makanya, kajian AMDAL menjadi utama untuk dijelaskan secara transparan,” tegas Saharudin.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Medan, M Nasir menilai, pembangunan tol dalam kota tidak menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Sebab, jalan perlintasan bebas hambatan itu bersifat komersil, sehingga tidak mampu dijangkau secara umum oleh masyarakat yang memiliki kendaraan.

“Kalau dibangun tol, saya rasa hanya orang tertentu saja yang mampu melintas. Secara pembangunan memang baik, tapi apa semua masyarakat bisa menjangkau pembiayaan selama melinta di tol itu, jadi menurut saya bukan solusi untuk kemacetan,” beber Nasir.

Seharusnya, lanjut Nasir, pemerintah membangun jalan lingkar luar Kota Medan. Jalan itu dianggap sangat efektif untuk menghubungkan seluruh wilayah kecamatan di Kota Medan, agar dapat mengatasi kemacetan dan mampu dijangkau masyarakat umum.

“Kalau ada jalan lingkar atau ringroad. Sudah pasti, kemacetan dapat teratasi. Bahkan, sangat menguntungkan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial dan meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal. Saya rasa, program ini yang harus dikedepankan,” ucap Nasir. (syamsul)