Saksi Muhammad Randi. (foto: anggun/metro24.co)

MEDAN, Metro24.co – Sidang lanjutan perkara pembobolan BRI hingga miliaran rupiah melalui sistem transaksi elektronik Top Up LinkAja kembali digelar di Ruang Cakra VIII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (30/6/2020).

Sidang kali ini menghadirkan tiga terdakwa, Riky alias Ridwan (30), Jonny Chermy (33), dan Alianto (29). Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali memanggil dua orang saksi, yakni Muhammad Randi, selaku Kepala IT BRI pusat dan Andri Juniansah, karyawan BRI pusat bagian investigasi.

Dalam kesaksian saksi Muhammad Randi yang bertugas membuat program sistem maupun aplikasi yang menyangkut BRI-mengatakan, saat itu sistem BRI sedang mengalami kelemahan sistem, ada celah, di pihak BRI eror. “Mereka (terdakwa) bertransaksi melakukan top up, namun tidak mengurangi saldo namun malah bertambah,” ucapnya.

Mendengar hal itu, Ketua majelis Immanuel Tarigan mengatakan, “Istri saya, sudah pernah lho kehilangan uang di BRI, maaf saya sedikit curhat,” ucap hakim tersebut. Lanjut hakim, “Bagaimana diketahuinya ada terjadi pembobolan?” “Ada hal yang tidak wajar terjadi maka call center menelepon, lalu kami melakukan pengecekkan,” jawabnya.

Spontan hakim berepesan, “Kalau bisa jangan dijebol lagi pak, banyak juga duit kita di situ. BRI udah sangat sering lho dibobol, karena kita pun gajian ditransfer ke sana dan pelayanan kurang ramah saya akui,” ucap hakim.

Dalam kasus tersebut terdakwa Riky dan dua terdakwa lainnya, Alianto dan Jonny Chermy melakukan pembololan uang bank menggunakan sistem transaksi elektronik Top Up LinkAja hingga mengakibatkan kerugian pihak BRI sebesar Rp1,152 miliar.

Mengutip surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Nurhayati Ulfia, berawal pada tanggal 12 Desember 2019 nasabah yang bertransaksi Top Up LinkAja melalui BRIVA BRI di ATM/CRM BRI dana di rekeningnya tidak berkurang.

Tanggal 12 Desember 2019, terdakwa Jonny Chermy menerima informasi dari akun Telegram atas nama Jojo digroup Telegram menginformasikan BRI Top Up ke link saldo tidak berkurang. Dari informasi tersebut, terdakwa Jonny mengajak terdakwa Riky untuk mencobanya karena mempunyai rekening BRI atas nama Suyadi dan berhasil.

Adapun yang terdakwa Jonny dan Riky lakukan, yaitu Top up ke akun Link Aja di mesin ATM bank BRI, pada layar mesin ATM tertulis transaksi gagal dan saldo pada Kartu ATM Bank BRI yang dipergunakan untuk melakukan Top up saldonya tidak berkurang, akan tetapi pada akun Link Aja saldonya bertambah.

Selanjutnya, terdakwa Riky meminta bantuan terhadap terdakwa Alianto untuk dicarikan nomor-nomor Handphone yang terdaftar di aplikasi Link Aja memanfaatkan kelemahan sistem pada Bank BRI tersebut. Kemudian terdakwa Alianto memberikan lebih dari 50 nomor HP yang terdaftar di aplikasi Link Aja.

Kemudian, terdakwa Riky dan Jonny melakukan Top up berulang-ulang kali secara bergantian dengan menggunakan rekening BRI atas nama Suyadi ke nomor-nomor handphone yang terdaftar sebagai akun Link Aja yang diberikan terdakwa Alianto.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan di beberapa ATM BRI, yaitu di ATM BRI Medan Putri Hijau, ATM Bank BRI Alfamart Titipapan, ATM Bank BRI unit Titipapan, ATM BRI Alfamidi Platina, ATM Bank BRI RSU Eshmun, ATM BRI SUZUYA Plaza.

Terdakwa Riky melakukan sebanyak 81 kali transaksi, yang berhasil sebanyak 10 kali dengan keuntungan Rp682 juta. Sedangkan terdakwa Jonny melakukan transaksi sebanyak 53 kali dan berhasil 47 kali dengan keuntungan Rp470 juta. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Bank BRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1,152 miliar

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 46 ayat(1) jo Pasal 30 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, ketiga terdakwa diancam Pasal 85, 82 UU No 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (anggun/metro24.co)