Peserta kursus keterampilan di gedung P4TK Helvetia.

MEDAN-M24

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kab Palas, Hamzah menerima fee sebesar 40% (persen) dari bendahara dan kordinator wilayah I Dewan Pimpinan Daerah Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP FPLKP) Sumut, Zulhijar SPd.

Fee dari 40% yang diterima Hamzah, selaku kordinator kegiatan seluruh desa mencapai Rp640 juta. Sebab, dia yang mengarahkan kursus pelatihan tata boga (memasak) dan menjahit serta kursus keterampilan otomotif sepeda motor, mengelas dan eletronik kelistrikan ke DPP FPLKP Sumut.

Adapun nominal anggaran biaya kontribusi sesuai laporan kerja (LK) untuk 40 peserta pelatihan tata boga dan menjahit di Hotel Putra Mulia Jln Gatot Subroto simpang Ayahanda, Medan, 22-26 April 2019 capai Rp400 juta. Setiap peserta dikutip Rp10 juta perorang mengikuti pelatihan selama 2 minggu.

Loading...

Dengan rincian biaya digunakan untuk fullboard Rp330.000×6 hari= Rp1.980.000/pax, biaya pendidikan Rp1.500.000/orang, biaya sewa peralatan dan belanja bahan mentah Rp1.000.000/orang dengan total seluruhnya Rp4.480.000/orang.

Kemudian biaya kegiatan kursus keterampilan otomotif sepeda motor, mengelas dan eletronik kelistrikan untuk 120 orang di gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Jln Setia Budi, Kec Medan Helvetia selama 15 hari capai Rp1.200.000.000.

Dengan rincian biaya untuk pendidikan Rp1.500.000/orang, fullboard + ruangan Rp175.000/pax untuk 15 hari Rp2.625.000. Lalu biaya baju dan sepatu khusus praktek Rp450.000/orang. Total seluruhnya sekitar Rp4.575.000/orang.

“Kadis PMD Kab Palas, Hamzah mendapat fee 40% dari Rp400 juta sebesar Rp160 juta dan fee 40% dari Rp1.200.000.000 sebesar Rp480 juta. Totalnya capai Rp640 juta,” kata sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada M24, Kamis (2/5).

Yang menyerahkan uang itu, lanjut sumber, adalah Zulhijar SPd kepada Hamzah SPd di Putra Mulia Hotel pada tanggal 23 April 2019. “Pada hari itu juga, uang semuanya diserahkan Zulhijar ke kadis,” ucapnya lagi.

Atas dugaan penyimpangan bantuan program Dana Desa (DD) Kab Palas TA 2019, yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) itu. Dia akan merekomendasikannya ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.

Miris, beberapa kali upaya konfirmasi atas informasi tersebut ke Kadis PMD Kab palas, Hamzah SPd melalui telepon selulernya dan aplikasi WhatsApp (WA) tidak mendapat jawaban. Dimulai Selasa (30/4) pukul 17:59 WIB, pukul 18:03 WIB dan pukul 19:27 WIB. Begitu pun esok harinya juga (1/5) pukul 10:06 WIB dan Kamis (2/5) pukul 16:59 WIB masih tak dibalas.

Berulang kali dihubungi, Hamzah juga tak mengangkat telepon meski terdengar nada aktif.

Zulhijar SPd yang juga caleg DPRD Kab Langkat nomor 2 dapil Langkat 2 dari Partai Gerindra juga tak menjawab komfirmasi wartawan Anda.

Sebelumnya, kordinator pelatihan, Dewi yang merupakan istri Zulhijar SPd menyatakan, seluruh kegiatan yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan laporan kerja (LK). “Jadi dimana salahnya? Kita hanya melaksanakan pelatihan, bukan bimtek,” cetusnya. (adlan)