Rugikan Negara Rp1 T, Mantan Kades Sampali Dituntut 8 Kalender Bui

1
Sri Astuti mendengarkan tuntutan.

PN MEDAN-M24

Menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan PTPN II yang merugikan keuangan negara senilai Rp1 triliun lebih, mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Sri Astuti, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kanin SH dari Kejari Deliserdang.

“Menuntut terdakwa dengan hukuman kurungan selama 8 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 1 tahun. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp2,7 miliar, yang apabila tidak dibayarkan maka harus disita harta bendanya hingga dapat membayarkannya. Bila harta benda yang telah disita tidak mencukupi, maka harus ditambahkan dengan hukuman kurungan selama 4 tahun penjara,” ucap JPU Kanin di hadapan Ketua Majelis Hakim, Nazar Efriandi dalam sidang yang digelar di ruang Kartika, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (7/2) siang.

Usai mendengarkan tuntutan tersebut, baik terdakwa maupun penasehat hukumnya mengatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan berikutnya.

Sementara itu, kepada wartawan JPU Kanin menyebutkan bahwa lahan PTPN II yang telah dikeluarkan SKT-nya oleh terdakwa, untuk dikembalikan kepada PTPN II. “Ya, kita menuntut agar lahan itu untuk dikembalikan kepada PTPN II,” ungkap JPU Kanin.

Dalam sidang itu Jaksa menyebutkan, bahwa Sri Astuti telah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 M2 sehingga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali pada kurun waktu 2003 sampai tahun 2017.

Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan Sri Astuti dan malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Tak hanya itu, tambah JPU lagi, Sri Astuti dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dengan jumlah yang bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT, sehingga menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.

Seperti diketahui, tahun lalu, Sri Astuti juga pernah menjadi terdakwa di PN Medan. Dia divonis selama 1,2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan pungutan liar sebesar Rp5 juta kepada seorang warga yang mau mengurus surat silang sengketa di kantornya. Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas kepolisian dari Polrestabes Medan. (ansah)

editor: donny