Anggota DPRDSU gelar membahas PT Inalum.

MEDAN-M24

DPRD Sumut mengeluarkan lima kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas pembayaran pajak Air Permukaan Umum (APU) PT Inalum di gedung dewan, kemarin lalu (7/1).

Ke-limanya adalah: PT Inalum harus mematuhi hasil putusan pengadilan sengketa banding pajak di Jakarta yang sudah berlangsung 3 kali, yakni sejak 2 Oktober 2018 mewajibkan PT Inalum membayar sisa kurang bayar masa pajak April 2016-April 2017 Rp553.064.752.928.

Putusan ke-2 pada 30 Oktober 2018 mewajibkan PT Inalum membayar sisa kurang bayar berikut denda administrasi masa pajak November 2013-November 2015 Rp1.517.601.326.206, dan putusan sidang ke-3 pada 27 November 2018 mewajibkan membayar sisa kurang bayar berikut denda administrasi masa pajak Desember 2015-Maret 2016 Rp168.839.449.076.

Loading...

Lalu, DPRD Sumut, Pemprovsu, PT Inalum dan pemerintah pusat perlu bertemu dan diskusi mencari solusi karena kontroversi keberadaan Kepmen PUPR No.568 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan dari Rp75 /Kwh menjadi Rp27/Kwh.

Apabila ada regulasi baru, maka semua pihak terkait harus bertemu lagi. Selanjutnya, kalau PT Inalum tak mampu membayar hutang kepada Pemprovsu sekira Rp2,3 Triliun, maka DPRD Sumut menyarankan hutang itu dijadikan saham Pemprovsu di PT Inalum. Kemudian DPRD Sumut akan berdiskusi lagi ke kementerian terkait di Jakarta.

“Pemprovsu, DPRD Sumut, PT Inalum dan pusat duduk bersama supaya ada regulasi baru yang tidak merugikan salah satu pihak,” kata Ketua Komisi C DPRD Sumut, Khairul.

Ketua Komisi A, HM Nezar Djoeli mengatakan, apa yang sudah diputuskan pengadilan harus dijalankan PT Inalum. Soal tafsir Kepmen PUPR No568, disarankan harus diperdalam. “Kalau sesuai Kepmen 568 itu, maka kita anggap sekira Rp600 juta/bulan atau Rp18 miliar/tahun dibayar PT Inalum,” terangnya.

Kaban PPRD Sumut, Sarmadan Hasibuan menilai, hutang pajak APU PT Inalum sebenarnya sudah direncanakan untuk dibahas bersama antara Pemprovsu, DPRD Sumut dan pusat. “Hutang pajak PT Inalum Rp2,3 triliun kepada Sumut sesuai 3 putusan pengadilan pajak di Jakarta. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Inalum ke MA tidak berarti menunda pembayaran hutang,” ucap Sarmadan.

Managemen PT Inalum, Ismadi YS menjelaskan, PT Inalum berubah jadi BUMN dan merupakan wajib pajak APU di Sumut atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan untuk mendukung operasional PLTA. “Sumber air dari Sungai Asahan di Kab Tobasa, Sungai Simanimbo di Kab Tobasa, Sungai Tanjung di Kab Batubara dan Sungai Sipare-pare di Kab Batubara. Sekarang kami berharap dan memohon kebijakan Pemprovsu agar jumlah masa pajak yang kami banding bisa dipertimbangkan,” ujar Ismadi,” imbuhnya. (budiman)

editor: juni ardi tanjung