Pelantikan DPRD Medan

Medan-M24

Ada yang aneh dalam hal pengelolaan anggaran di DPRD Medan. Pasalnya, pejabat pengadaan menyebutkan kalau pengadaan baju dinas untuk ketua, anggota DPRD Medan dan Sekretaris Dewan disusun berdasarkan asumsi, bukan berpatok pada peraturan dan UU yang berlaku.

Lucunya, Sekwan yang notabene bukan anggota dewan mendapat fasilitas yang sama, yakni Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). Padahal, pantauan M24 di 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, tak ada satupun pejabata Sekwan yang mendapat fasilitas tersebut.

Menurut Pejabat Pengadaan di Sekretariat DPRD Kota Medan, Kario, bila Sekwan memperoleh pakaian yang sama dengan anggota dewan, maka hak sebagai PNS untuk memperoleh pakaian, tidak ada lagi. Sebab, pakaian Sekwan, sudah masuk dalam anggaran DPRD . “Sedangkan staf (PSL-red), tidak memperoleh jas,”ucap Kario.

Loading...

Mengapa Sekwan memperoleh PSL? Kario mengatakan, karena pada acara paripurna, Sekwan mengenakan jas. “Pakaian protokoler. Memang, peraturannya tidak ada, dan akan kita cari,”ujar Kario. ” Kita berhak mendapat fasilitas kerja. Makanya, dalam anggaran kami, ada pengadaan pakaian kerja dan pakaian hari tertentu,”ujar Kario.

Tentang jumlah PSL untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Setiap dewan, memperoleh 2 stel PSL selama 5 tahun. Dikatakan Kario, untuk DPRD Kota Medan periode 2014-2019, sudah memperoleh 2 PSL. Pertama, pada tahun 2014 dan yang kedua, pada 2018. Namun, PP itu tidak menjelaskan jumlah PSL untuk Sekwan. Sebab, Sekwan itu PNS.

“Sedangkan untuk PSL di 2019 ini, diperuntukan untuk 50 dewan yang terpilih, periode 2019-2024,”ujar Krio kepada wartawan Metro24,

Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui Sumanggar Siagian selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) mengaku siap menindak lanjuti soal pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Medan jika ada laporan masyarakat.

“Apabila masyarakat ada menemukan dugaan korupsi ataupun dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengarah ke tindak pidana, Kejatisu mempersilahkan masyarakat untuk melaporkannya. Biar kita tindak lanjuti,” ucap Sumanggar saat dikonfirmasi Metro 24, Senin (12/8) sekira pukul 15.00 WIB. (ansah/sandi/handoko)