Lokasi reruntuhan

SUNGGAL-M24

Rubuhnya bangunan kafe Big Whaite Coffe di Jalan Gagak Hitam/Ring Road, Medan Sunggal, masih diselidiki petugas kepolisian.

“Jadi dalam kasus ambruknya bangunan tersebut, kita akan melakukan penyelidikan. Sebab, itu sebuah kejadiaan dan juga ada korban luka,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Selasa (9/4).

Nainggolan mengaku, akan menerapkan sejumlah pasal sesuai undang-undang yang berkaitan dalam kasus tersebut.

Loading...

Pascarubuhnya bangunan tersebut, amatan wartawan Selasa, petugas dari Sabhara Polrestabes Medan dan Inafis Polda Sumut tampak di lokasi.

Untuk mengevakuasi reruntuhan bangunan, petugas menurunkan satu unit alat berat.
Toga Raja Manurung, warga yang rumahnya terkena reruntuhan bangunan mengungkapkan, bangunan itu disebut-sebut akna menjadi empat lantai. Sementara pondasi bangunan awal hanya untuk dua lantai.

“Sekarang direnovasi lagi untuk 6 lantai, jelas gak sanggup pondasinya,” ungkap Toga Raja Manurung.

Disebutkannya, anaknya, Febri Manurung (17) yang menjadi korban rubuhnya bangunan, masih dalam perawatan. Anaknya menderita luka di kepala, kaki, tangan dan punggung.

“Tadi malam kami sedang nonton. Anak saya di kamar main HP. Tiba-tiba kami dengar macam suara pesawat jatuh dan anak saya langsumg minta tolong karena tertimpa bangunan. Sekarang masih di rumah sakit,” ucap Toga Manurung.

Terpisah, Komisi D DPRD Medan akan memanggil pemilik bangunan Big White Coffee untuk digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Bangunan dianggap sudah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Pascarubuhnya bangunan itu, Komisi D melakukan peninjauan ke lokasi kejadian Selasa (9/4). Peninjauan dipimpin Ketua Komisi D Abdul Rani didampingi anggota Komisi D antara lain Parlaungan Simangunsong dan Ahmad Arief. Turut pula mendampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Qamarul Fattah serta Jhon Lase.

“Kita prihatin dengan peristiwa ini. Kami akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemilik bangunan yang akan dijadwalkan RDP ditanggal 16 April,” ucap Abdul Rani.

Politisi PPP ini melanjutkan, dari hasil pengamatan di lapangan tidak tertutup kemungkinan bangunan milik Acai Gunaran tersebut, rubuh akibat kegagalan konstruksi.
“Jika dilihat secara kasat mata bisa saja bangunan itu secara teknis bisa saja gagal konstruksi,” ucapnya.

Parlaungan Simangunsong menyatakan agar pemilik bangunan dapat bertanggung jawab kepada pemilik rumah yang berada di sebelahnya. Karena telah menjadi korban luka.
Parlaungan beranggapan bangunan Big White Coffe yang rubuh itu sudah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Karena sudah terlalu mepet ke bangunan warga. “Akibatnya bangunan rumahnya rubuh dan anaknya menjadi korban,” ujarnya.

Pemilik bangunan Big White Coffe harus bertanggung jawab dari sisi hukum atas kerugian yang timbul. Dari sisi teknis bangunan, kata politisi Demokrat ini, bila mengaju kepada UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan pada Bab III Pasal 8 ayat b yang berbunyi perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi harus memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan. Kemudian di Pasal 9 ayat 3 setiap orang yang dipekerjakan oleh badan sebagai perencana kontruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu harus memiliki sertifikat keahlian. Bila hal tersebut tidak terpenuhi, tuturnya, maka bangunan tersebut patut diduga mengalami gagal konstruksi.

“Jadi kita akan panggil seluruh pemangku kepentingan terkait persoalan ini, termasuk camat dan lurah. Kita akan pertanyakan bagaimana perencanaan awal pembangunan termasuk izin bangunan. Untuk camat dan lurah ini akan kita pertanyakan langsung sistem pengawasan yang dilakukan sebagai aparatur pemerintah setempat. Karena banyak bangunan di sepanjang Jalan Ngumban Surbakti itu melakukan pelanggaran,” ucapnya.

Parlaungan melanjutkan, akan melibatkan tim tenaga ahli pada RDP itu nantinya. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung konstruksi bangunan.

Terpisah, anggota F-PKS DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, meminta Pemko Medan segera meneliti perizinan bangunan tersebut.

“Misalnya, Pemko Medan keluarkan izin 2 lantai. Sementara pengelola membangun jadi 3 lantai. Kan terjadi perubahan fisik bangunan yang tidak sesuai peruntukan awal perizinan,” tegas Wakil Ketua Komisi E DPRDSU itu.

Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara ini, penelitian izin yang dilakukan Dinas PKP2R Medan diharapkan dapat membuka fakta-fakta keberadaan bangunan. “Bila bangunan memang bermasalah, melanggar peruntukan izin dan tidak laik renovasi, tentu saja bisa dijerat pelanggaran Perda Kota Medan bahkan dugaan kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain terluka,” tandasnya. (bar/budiman/tiopan/ahmad))