Aboe Bakar Alhabsyi. (Ft:ist)

JAKARTA,metro24.co- Pernyataan Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, menggunakan ‘Preman, menuai polemik. Aboe Bakar Alhabsyi pun bersuara.

“Saya harap hal itu tidak terjadi, karena sangat rawan sekali memberikan kewenangan kepada para preman pasar,” kata Habib Aboebakar sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/9/2020).

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan kalau aparat akan menggandeng ‘preman pasar’ untuk mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker. Pelibatan para preman untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar. Hal ini mengundang polemik di masyarakat.

Terkait ‘preman pasar’, “Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020) lalu. Dan ia juga mengatakan akan menggelar Operasi Yustisi demi meningkatkan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Operasi Yustisi ini, akan melibatkan jajaran dari Polri, TNI, Satpol PP hingga Kejaksaan dan kehakiman.

Selain itu, dikatakannya, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan klaster yang tergolong rawan penyebaran virus corona, seperti pasar, perkantoran, maupun permukiman.

Untuk itu Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi berharap pengerahan para preman pasar dalam upaya pendisiplinan warga, terkait penerapan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Ia berharap  Wakil Kapolri selaku Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, tidak terjadi.

Pasalnya, menurut Habib Aboebakar, jika yang memberikan kewenangan ini adalah aparat penegak hukum, seolah apa yang dikerjakan (preman pasar), akan menggantikan fungsi penegakan hukum, ini bisa repot.

Ia juga mengitkan bahwa pendisiplinan protokol kesehatan adalah bagian perintah Presiden kepada Kapolri. Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” sebut dia.

Artinya, lanjut Habib Aboebakar, ada delegasi kewenangan yang diberikan Presiden kepada Kapolri secara langsung. 

Secara khusus Kapolri diperintahkan Presiden untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, “Jika selanjutnya perintah Presiden ini kemudian dilimpahkan kepada preman pasar, tentunya akan mengundang tanya untuk masyarakat. Ada apa dengan satuan Kepolisian kita sendiri,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tegas.

Habib Aboebakar juga menambahkan,  jangan sampai kemudian publik menilai Kepolisian sudah angkat tangan dan tidak mampu lagi menjalankan perintah presiden ini. Sehingga yang dilakukan adalah merekrut preman pasar untuk menggantikan tugas yang telah diberikan oleh Presiden.

Intinya, Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, berharap pengerahan para preman pasar yang ingin direkrut Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono tidak terjadi.(Ali/metro24)

◽Editor:Arpani