Surat perintah eksekusi

LUBUKPAKAM-M24
Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sepertinya tidak mengindahkan proses mediasi yang digelar di Mapolres Deliserdang, Senin (5/8) kemarin. Pasalnya dalam proses mediasi belum diputuskan kapan dilakukan eksekusi pengosongan lahan sebanyak 12 persil dengan rincian masing-masing 10 persil milik Harta Susanto seluas 26.007 meter persegi. Sedangkan 2 persil lagi milik Halim seluas 18.270 Meter Persegi yang terkena Proyek Bendungan Daerah irigasi Serdang di Kabupaten Deli Serdang.

Namun pada Selasa (6/8) kemarin, termohon eksekusi Halim dan Harta Susanto menerima Surat Pelaksanaan eksekusi pengosongan dari Pengadilan negeri Lubuk Pakam. Seperti termohon eksekusi atas nama Halim surat eksekusi yang dia terima dengan nomor 12/Eks/2019/PN Lbp Jo.2/Pdt.P/Konsinyasi/2019/PN Lbp yang rencananya akan dilakukan pada tiga hari kedepan atau tepatnya, Jum’at (9/8).

Hal ini ditegaskan Ahmad Arpani SH yang didampingi Rohdalahi Subhi Purba SH MH selaku kuasa hukum dari Halim dan Harta Susanto, Rabu (7/8) di kantornya di Jln Lubuk Pakam-Pantai Labu Desa Sekip Lubuk Pakam.

“Surat pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan milik klien kita Halim dan Harta Susanto ini, jelas-jelas dipaksakan, dan PN Lubuk Pakam sepertinya tidak transparan dan tidak mengedepankan keadilan untuk masyarakat,” kata Arfani.

Loading...

“Klien Kami Halim sudah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden RI dan Kementrian ATR/Kepala BPN pusat, ATR/Kepala BPN Sumut, ATR/Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) ,Kementrian PUPR, Gubernur Sumut, Bupati Deli Serdang dan Pimpinan Cabang kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan mendaftarkan gugatannya di PN Lubuk Pakam dengan nomor 95/Pdt.G/2019/PN Lbp yang di daftarkan 18 Juni 2019, sedangkan Klien kami Harta Susanto dengan nomor 98/Pdt.G/2019/PN Lbp yang di daftarkan 21 Juni 2019 dan sudah menjalani sidang satu kali, sedangkan sidang lanjutannya tgl 19 Agustus 2019, namun sebelum sidang kedua dilanjutkan, tiba-tiba PN Lubuk Pakam melayangkan surat pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada Jum’at 9 agustus 2019, inikan terlihat sekali dipaksakan,” ujar Arpani.

Dia mengatakan kalau pigaknya sudah melayangkan surat mohon penundaan eksekusi dan mohon perlindungan hukum kepada ketua PN Lubuk Pakam tembusannya ke presiden dan ke pihak terkait dengan Proyek Bendungan Daerah Irigasi Serdang yang dananya bersumber dari APBN senilai Rp.243 Miliar itu.

“Apa karena Proyek bendungan Daerah Irigasi Serdang ini yang ngerjakan pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga PN Lubuk Pakam merasa tertekan, sehingga tidak lagi mengedepankan rasa keadilan. Sebab klien kami ini samasekali tidak pernah diajak musyawarah soal nilai ganti rugi pembebasan lahan miliknya yang dibeli tahun 2013 lalu dan sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM), namun tiba-tiba mau di eksekusi,” jelas Rohdalahi.

Rohdalahi Subhi Purba,SH,MH menjelaskan bahwa Harga yang ditawarkan dari pihak Kementrian PUPR sangat tidak wajar. Di tempat yang sama di kantor kuasa hukum Arfani,SH dan Rekan, menanggapi surat rencana eksekusi pengosongan lahan yang dilayangkan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Halim merasa berang dan kesal atas sikap dan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terlalu dipaksakan.

“Kalau begini sikap PN Lubuk Pakam yang tidak mengedepankan keadilan dan tranparansi, saya dan Harta Susanto akan melakukan perlawanan jika Jumat 9 Agustus 2019 benar-benar akan dilakukan eksekusi,”ketus Halim kesal. (fani)