Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian

MEDAN-M24

Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui Sumanggar Siagian selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) siap menindak lanjuti pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Medan jika ada laporan masyarakat.

“Apabila masyarakat ada menemukan dugaan korupsi ataupun dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengarah ke tindak pidana, Kejatisu mempersilahkan masyarakat untuk melaporkannya. Biar kita tindak lanjuti,” ucap Sumanggar saat dikonfirmasi Metro 24, Senin (12/8) sekira pukul 15.00 WIB.

Diketahui tahun 2018 dan 2019, Pemko Medan menganggarkan dana untuk pengadaan pakaian untuk seluruh DPRD dan Sekwan, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sedangkan harga pakaiannya, tergantung pada jenis dan spesifikasi, mulai Rp2 juta hingga Rp5 juta/stel. Diminta tanggapannya terkait harga yang dinilai cukup fantastis itu, Sumanggar kembali menyarankan agar masyarakat melaporkannya.

Loading...

“Kita bukan tidak bisa jemput bola, tapi ada baiknya memang masyarakat melaporkan hal itu ke Kejaksaan. Setelah kita terima berkas laporannya, kita akan menindak lanjutinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” urai mantan Kasi Pidum Kejari Binjai ini.

Diketahui juga untuk pengadaan pakaian itu, dilaksanakan melalui lelang/tender. Pakaian Dinas Harian (PDH) 2018, Pakaian Sipil Harian (PSH) 2018 dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2018 menggunakan jenis kontrak/cara pembayaran, harga satuan. Dalam proses pelelangan yang tayang pada awal bulan Agustus 2018, dokumen pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Sedangkan untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) 2019 dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2019 menggunakan jenis kontrak/cara pembayaran, lumpsum. Dokumen pemilihan disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

Sekretaris DPRD Kota Medan, Abdul Aziz ditemui M24 di gedung dewan, Kamis (1/8/2019) berasumsi bahwa dia wajar menerima pakaian seperti yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan. Apalagi, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang harganya mencapai Rp5 juta/stel.

“Wajar saya memperoleh itu. Apalagi, posisi seperti saya, yang banyak menerima tekanan. Sebelum sebelumnya di sini juga dapat dan tidak ada temuan,” ujar Abdul Aziz.

Namun, Abdul Aziz yang menjabat KPA merangkap Pejabat Pembuat Komitmen di proyek pakaian itu, mengaku tidak menahu tentang teknis menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk semua pakaian pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang ditenderkan di TA 2018 dan 2019.

“Kalau itu (cara menyusun HPS-red), teknisnya, saya tidak tahu. Tanya sama Kario,” saran Abdul Aziz kepada M24 untuk menjumpai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DPRD Kota Medan, Kario pada Senin (5/8/2019).

Sedangkan Kario menjelaskan, pada tahun 2018, anggaran Sekretariat dan anggaran DPRD Kota, masih satu anggaran. Namun, di tahun 2019, sudah dipisah. Cuma untuk Sekwan, Abdul Aziz disejajarkan dengan anggota dewan. Sedangkan tentang fasilitas dan pakaian dewan, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang DPRD.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang diterima seorang dewan. Pada Pasal 12, disebutkan bahwa untuk PSH 2/1 Tahun, PSR 1/1 Tahun, PSL 2/5 Tahun, PDH Lengan Panjang 1/1 Tahun dan Pakaian Bercorak Khas 1/1 Tahun.

Terhadap pakaian Sekwan, jelas Kario, bila anggarannya dipisahkan dan sendiri, proses pengadaan, penyusunan spesifikasinya, bisa beda. Beda juga dengan staf. Sehingga, pakaian Sekwan disejajarkan dengan pakaian DPRD.

“PSL itu jas, seharga Rp. 5 juta. Harga ini diikat dengan SSH (Standart Satuan Harga-re). Jadi, menyusun PSL untuk Sekwan, kita sejajarkan dengan dewan,”ujar Kario.

Standart Satuan Harga (SSH) menjelaskan data standart harga perencanaan Pemerintan Kota Medan. Disini, cuma dijelaskan tentang harga untuk pakaian DPRD. Diakui Kario, dalam SSH tercantum harga PSL DPRD senilai Rp. 5 juta. Tidak ada SSH mencantumkan PSL untuk Sekwan. (ansah/sandi/handoko)