Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut, Bachtiar. (foto: metro24.co)

MEDAN, Metro24.co – Kerusakan jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera Utara (Sumut) bikin jengkel Ketua DPW Pemuda LIRA Sumut, Bachtiar. Pasalnya banyak jalan berlubang, aspal terkelupas dan bergelombang.

Selain membuat tak nyaman pengendara, juga membahayakan pengguna jalan, karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalulintas. “Saya minta kepada Kementerian PUPR untuk menutup Kantor Balai Jalan Nasional yang ada di Sumut karena tak mampu memperbaiki jalan-jalan nasional,” kata Bachtiar yang akrab dipanggil Ahok kepada metro24.co, Rabu (26/2/2020).

Dia mengatakan, sedah beberapa tahun belakangan, kondisi jalan nasional yang rusak dibiarkan. Jika pun ada perbaikan, hanya tambal sulam dengan kualitas memprihatinkan. “Lihat saja jalan nasional di Langkat yang berbatasan dengan Provinsi Aceh, juga jalan nasional Labura ke Labuhan Batu Induk,” ucapnya.

“Jalan-jalan itu bukan lagi aspal yang dilalui kendaraan, tapi tanah bergelombang yang harus dilalui kendaraan. Kondisi jalan rusak ini sangat memalukan masyarakat Sumut. Diduga pengerjaan jalan-jalan tersebut oleh rekanan tak sesuai spek,” ujarnya.

Ahok kemudian mencontohkan kualitas pengerjaan jembatan di Sumatera yang menurutnya buruk. “Beberapa proyek jembatan di Sumatera Utara dengan anggaran Kementerian PUPR dikerjakan tidak sesuai dengan spek yang akhirnya membuat pengguna jalan menjadi tak nyaman saat melintasinya. Lihat saja sambungan antara jalan dan jembatan, hampir seluruhnya sama,” ungkapnya.

Menurutnya, percuma anggaran miliaran rupiah yang berasal dari APBN setiap tahunnya, bila pengawasan kegiatan proyek pembangunan tidak maksimal. “Masalah jalan nasional sepertinya tidak pernah beres, dan ini sudah dirasakan masyarakat Sumut bertahun-tahun. Harapan kami, kalau pejabat di Balai Jalan Nasional tak mampu, sebaiknya dicopot saja, diganti dengan berkinerja baik,” tegasnya.

Dia mengatakan, bila tuntutan tersebut tak dihiraukan Kementerian PUPR, DPW Pemuda LIRA Sumut akan menggelar unjukrasa (aksi damai) di Kantor Balai Jalan Nasional, Jalan Sakti Lubis. “Kementerian PUPR harus memiliki rasa tanggung jawab dengan menempatkan pejabat yang punya kemampuan untuk bertugas di Sumut,” tandasnya. (red/metro24.co)

 

Editor: H Talib