Salah seorang perwakilan Pansus menerima masukan dari perwakilan demonstran.

MEDAN-M24

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut tentang Tenaga Kerja yang sudah dibentuk, menargetkan 8 hak-hak normatif pekerja/buruh. Selama ini pihak pengusaha mengabaikan hak-hak pekerja, sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja.

Anggota Pansus Tenaga Kerja DPRD Sumut, Robert Lumbantobing mengatakan, seluruh anggota Komisi E DPRD Sumut yang menjadi anggota Pansus, siap mengakomodasi berbagai persoalan pekerja/buruh dengan perusahaan. Sebab, mereka juga diberi otoritas menyusun draft naskah akademik (NA) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Saat menerima aspirasi massa dari beberapa elemen masyarakat, sedikitnya ada 8 hak-hak normatif pekerja/buruh yang harus diselesaikan melalui Perda Tenaga Kerja. Diantaranya: pemberian upah murah tidak sesuai UMP/UMK, hak berserikat pekerja/buruh di lingkungan perusahaan, hak cuti, tunjangan hari besar keagamaan, PHK sepihak.

Loading...

Kemudian, 80 persen pekerja/buruh di Sumut masih sebatas tenaga kontrak, penyelesaian konflik pekerja/buruh dengan perusahaan belum berkeadilan, serta meminta pemerintah menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 33 khususnya Pasal 27 tentang upah pantas dengan kenaikan 50 persen.

“Saat menerima aksi demo kawan-kawan, saya sampaikan tugas Pansus menghasilkan Perda yang bisa mengakomodasi masalah-masalah pekerja. Ada 3 faktor berpengaruh atas tuntutan pekerja meliputi penerapan UU No.13/2003, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi,” ungkapnya.

Dipastikannya, DPRD Sumut serius mengeluarkan hak inisiatif. Selanjutnya dilakukan pembahasan draft Perda, namun diminta juga dukungan dari unsur pengusaha, organisasi pekerja dan Dinas Tenaga Kerja.
“Beri kami masukan supaya Perda Tenaga Kerja jadi payung hukum terhadap hubungan industrial di Sumut. Sebab produk Perda wajib dipatuhi oleh perusahaan maupun para pemangku kepentingan,” cetusnya. (budiman)