Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan bagi bagi masker di Tanah Abang, beberapa waktu lalu. (foto: ali/metro24.co)

Catatan: Ali Arpani SSos, wartawan Metro24.co

Jika Indonesia Police Watch (IPW) sudah mengemukakan hasil pengamatan atau kajiannya, sangat jarang yang dapat menyangkalnya. Namun, kali ini, seorang penulis yang juga pegiat media sosial sepertinya ingin membantah lembaga pemantau kepoisian terkemuka di Indonesia itu.

Maka terjadilah polemik dalam hal ini Ketua Presidium IPW Neta S Pane dengan Ninoy Karundeng. Bermula dengan pernyataan Neta yang dikutip berbagai media online dan mendapat tangapan dari Ninoy Karundeng di akun facebooknya dan juga sempat dikutip media online.

Pada Senin (23/3/2020) Neta Pane mengemukakan pendapatnya agar Kapolri menindak tegas dan mencopot bawahannya yang bandel jika tetap melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa pasca imbauan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu, 15 Maret 2020.

“Pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan bagi bagi masker di Tanah Abang. Kedua, Kapolda Sulut melakukan kegiatan sepeda di Manado. IPW menunggu sanksi apa yang akan diberikan Kapolri kepada kedua pejabat kepolisian itu. Soalnya keduanya adalah figur penting, yang satu dekat dengan keluarga penguasa dan yang satu lagi adalah seniornya Kapolri. Pertanyaannya, beranikah Kapolri bertindak tegas pada mereka,” ujar Neta Pane, dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Menanggapi pernyataan Neta, Ninoy Karundeng menuliskan pendapatnya di akun facebook dan dikutip pula oleh salah satu media online. Tulisan Ninoy menyebut pernyataan Pane adalah serangan.

“Langkah Polda Metro Jaya tersebut ternyata mendapatkan serangan orang seperti Neta S Pane. Gaya LSM muncul untuk mencari panggung. Tersiar kabar Neta S Pane yang meminta Kapolri Idham Azis untuk mencopot Direktur Reskrimmum Polda Metro Jaya Suyudi Ario Seto,” kata Ninoy dalam tulisannya.

Bagi awak media yang biasa meliput langsung di lingkup Polda Metro Jaya pendapat Ninoy Karundeng itu benar sebagian. Benar karena fungsi IPW adalah mengamati dan mengungkapkan, bahkan mengritik governance di wilayah kepolisian.

Tapi, bukan sekali ini saja IPW mengemukakan pengamatannya sehingga terlalu berlebihan menyebut IPW mencari panggung.

IPW sudah memiliki panggung sendiri. Sesuai dengan fungsinya, lembaga itu memang layak untuk menyampaikan pengamatannya.

Namun, para awak media yang biasa meliput di lingkup Polda Metro Jaya juga melihat bahwa kritik IPW terhadap pembagian masker dan hand sanitizer di kawasan Pasar Regional Tanah Abang pada Kamis, 19 Maret 2020, itu agak lepas dari kegiatan serupa yang terangkai sebelum dan sesudahnya.

Sebelum acara pembagian masker dan hand sanitizer di Tanah Abang itu, jajaran Polda Metro Jaya banyak melaksanakan kegiatan serupa. Antara lain penyemprotan disinfektan di perhentian busway, apel siaga Dirlantas Polda Metro Jaya, bahkan Operasi Pasar Gula Pasir sebanyak dua ton oleh Polda Metro Jaya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, bersama para pemangku kepentingan semisal Bulog Kadivre Jakarta dan BUMD Pasar Jaya.

Lagi pula, kegiatan berangkai itu berlangsung setelah keluarnya imbauan Presiden di Istana Bogor, Minggu, 15 Maret 2020 agar masyarakat menghindari kumpulan banyak orang untuk mencegah perluasan sebaran virus corona dan penyakit Covid-19.

Dalam konteks ini, kegiatan-kegiatan Polda Metro Jaya adalah diskresi untuk menyiapkan masyarakat menghadapi pembatasan kegiatan dalam konteks imbauan Presiden.

Kegiatan-kegiatan itu, jelas menjadi saat tepat untuk sosialisasi agar masyarakat terutama di ibu kota lebih siap menghadapi situasi sekaligus tindakan-tindakan pre-emptif dan preventif yang masih berada di ranah tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Setelah dinilai cukup siap, maka perkembangan selanjutnya adalah keluarnya Maklumat Kapolri Nomor Mak/02/III/2020 yang dtandatangani pada Kamis, 19 Maret 2020.

Dalam maklumat tersebut, Kapolri melarang semua kegiatan yang berpotensi bisa mengumpulkan orang banyak atau massa, baik itu yang berada di tempat umum atau di lingkungan masing-masing.

Apakah itu berbentuk pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan, seperti seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya.

Yang berlebihan dari IPW adalah hanya menyoroti kegiatan pembagian masker Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Itu pun sebenarnya mewakili Polda Metro Jaya karena direktorat lain sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa sebelumnya.

Yang juga perlu dicatat, kegiatan di Tanah Abang itu berlangsung pagi di hari yang sama dengan keluarnya Maklumat Kapolri.

Tapi, biarlah IPW terus menjalankan fungsinya memantau semua kegiatan kepolisian dan mengemukakan hasil pengamatan dan kajiannya. Dengan hasil pengamatan yang proporsional dan objektif serta komprehensif tentunya. Bukan parsial. (*)