Ilustrasi.

KISARAN-M24

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menetapkan status tersangka kepada sejumlah pejabat Pemkab Asahan yang terlibat korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran. Tujuannya, agar kasus itu segera terungkap terang benderang.

“Kasus korupsi ini kan bersumber dari BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Sumut tahun 2013. Total yang diterima Pemkab Asahan Rp 425 miliar. KPK jangan terlalu lama bereaksi di Asahan, segera saja tetapkan tersangkanya,” ujar Koordinator Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (Getar), Arief Tampubolon dalam kerangan persnya kepada M24, Jum’at (22/2) di Kisaran.

Dia menambahkan, kasus korupsi RSUD HAMS Kisaran, ini merupakan salah satu dari banyaknya dugaan korupsi yang terjadi dari BDB Sumut yang diterima Pemkab Asahan tahun 2013.

Loading...

Arief juga berharap, KPK jangan berlama-lama mengusut kasus tersebut. Segera tetapkan tersangka agar opini negatif masyarakat terhadap Bupati Asahan segera selesai.

“Apa lagi yang dicari oleh KPK, kan sudah jelas semuanya. Korupsi paket pembangunan VIP BDB 2013 senilai Rp.26 miliar itu terjadi karena adanya dugaan fee 7 persen. Itu saja sudah bisa jadi dasar penyidik KPK untuk menetapkan tersangka. Kan sudah ada pengakuan dari mantan anggota DPRD Sumut yang ditahan,” terangnya. (hendri)