Ketiga terdakwa di persidangan.

PN MEDAN-M24

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosep Antonius menuntut tiga tenaga pendidik di Kota Tanjungbalai dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra III, Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (12/2).

JPU Yosep dalam tuntutannya menyatakan perbuatan Kepala Sekolah (Kepsek) Onyke Lasmayanti, Honorer SMK Negeri 6 Tanjungbalai Maria Magdalena dan Pengawas Satuan SMA dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Tanjungbalai Sojuk Fahriani bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada program tes urine dan tes buta warna bagi siswa baru T.A 2018.

“Perbuatan masing-masing terdakwa bersalah, sebagaimana pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Yosep di hadapan Ketua Majelis Hakim, Nazar Efriady.

Loading...

“Mengadili masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp25 juta, subsider 6 bulan kurungan,” tambahnya.

Untuk diketahui dalam perkara ini, JPU Yosep menerangkan bahwa biaya tes mata semula adalah Rp85 ribu per orang dan biaya pemeriksaan tes urine sebesar Rp100 ribu untuk dilaksanakan di SMKN 6 Tanjungbalai. Artinya, seluruh siswa harus membayar Rp185 ribu untuk memperoleh hasil tes urine dan tes buta warna.

Namun, lanjut JPU, Kepsek Onyke Lasmayanti kemudian mengajak Pengawas Satuan SMA dan SMK Disdik Tanjungbalai Sojuk Fahriani dan pegawai honorer Maria Magdalena Simanjuntak untuk melakukan pengutipan uang lebih dari biaya yang dihitung sebelumnya, yakni Rp275 ribu per orang.

Sehingga perbuatan ketiganya terdapat kelebihan uang sebesar Rp90 ribu yang dimintakan kepada orangtua wali calon siswa.

“Beberapa orangtua siswa sudah melakukan pembayaran untuk tes urine bebas narkoba dan tes buta warna pada Selasa 10 Juli 2018 dan Rabu 11 Juli 2018,” beber JPU.

Namun ternyata, setelah diusut, penentuan nilai jumlah besaran uang tersebut tidak dilakukan melalui rapat dengan jajaran guru atau orangtua siswa maupun dengan UPT Dinas Pendidikan Sumut yang ada di Tanjungbalai.

Tim Saber Pungli Polres Tanjungbalai yang mendapat informasi dari masyarakat akhirnya mengendus adanya dugaan praktek korupsi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) T.A 2018 SMK Negeri 6 Tanjungbalai.

Saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), ditemukan uang kelebihan Rp4.050.000 dari Rp12.675.000 yang disinyalir berasal dari pengutipan terhadap 45 wali murid baru.

“Kebijakan para terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Gubsu No. 26 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumut, berkaitan dengan keuangan dan Pasal 26, Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB,” sebut JPU lagi.

Seusai persidangan, pantauan wartawan di ruang sidang, ketiga terdakwa tampak menutupi wajahnya dari sorotan kamera wartawan. Bahkan, saat hendak keluar ruang sidang, ketiga terdakwa yang ditangguhkan penahanannya itu mempercepat langkahnya sembari menutupi wajah dengan buku dan menggeraikan rambut. (ansah)