Medan, Metro24.co – Irfan SH, M.Hum selaku penasihat hukum dari Taufik Sitepu SH, memohon perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasalnya, kliennya ditangkap dan ditahan karena dugaan korupsi atas penguasaan tanah yang diklaim sepihak milik PT KAI (Kereta Api Indonesia), sementara kasus gugatan perdata sengketa tanah yg di klaim sepihak milik PT KAI masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan belum berkekuatan hukum tetap (incracht).

“Seharusnya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak bisa memberikan status Tersangka menangkap dan menahan Taufik Sitepu dalam kasus dugaan korupsi karena sampai saat ini sidang gugatan perdata masih berlangsung di Pengadilan Negeri Medan,” tegas Irfan didampingi rekan-rekannya Febriansyah Mirza SH, Salman Adriansyah SH dan Eva Maya Sari SH kepada wartawan di Medan pada Rabu (14/4/2021).

Irfan menyebutkan, permohonan perlindungan hukum yang segera dikirimkan kepada Presiden RI itu dilaksanakan setelah kliennya keberatan atas proses pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut, Rabu (14/4/2021) terkait kasus penguasaan tanah di Jl. Perintis Kemerdekaan yang diklaim sepihak oleh PT KAI.

Keberatan Klient kami untuk diperiksa oleh Tim Kejaksaan Tinggi Sumut itu memiliki dasar hukum sebagaimana yg ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1956 di dalam Pasal 1 Perma itu disebutkan bahwa: Apabila dalam perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No.1 tahun 1956 ini diperkuat oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan No.628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini disebut Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

“Apa yg diatur dalam Perma dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut persis sama terhadap masalah hukum yg sedang dialami oleh Taufik Sitepu dimana kepemilikan tanah yang di klain sepihak sebagai milik PT KAI tersebut masih dalam proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan nomor register perkara 822/Pdt.G/2020/PN Mdn Desember 2020,” sebut Irfan.

Selain itu, tambah Irfan, pihaknya juga keberatan atas penetapan status tersangka dan penahanan terhadap kliennya yang dilakukan Kejatisu terlalu dini (sumir) karena telah mengabaikan asas kepastian hukum terhadap kepemilikan satu bidang tanah, bahkan telah terlebih dahulu mengabaikan putusan pengadilan yg sedang mengadili sengketa perdata antara klient kami Taufik Sitepu dengan pihak PT KAI dan proses gugatan perdata tersebut masih tahap pembuktian saksi-saksi.

Jadi, penasihat hukum mendesak agar Kejatisu harus segera mengeluarkannya kliennya dari tahanan dan mencabut status penahanannya. Hal yg tidak lazim bahwa pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut mengklaim memiliki bukti-bukti yg cukup untuk menjadikan Taufik Sitepu Sebagai Tersangka sekaligus menahannya padahal di sisi Masalah Kepemilikan yg di klaim secara sepihak oleh Pihak PT KAI miliknya sedang diuji di pengadilan perdata. Ini sesuatu yg aneh sikap dari Kejaksaan Tinggi Sumut dan terkesan juga dengan sesukanya menafsirkan UU tentang Tindak Pidana Korupsi yg terkait dengan kewenangannya.

“Seharusnya pihak Kejatisu menunggu hasil sidang gugatan perdata tersebut sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht), apalagi saat proses persidangan tersebut pihak PT KAI tidak bisa memperlihatkan alas hak atau dokumen kepemilikan yang sah atas tanah yang diklaim sepihak milik PT KAI,” jelas Irfan seraya menambahkan bahwa objek sengketa masih dalam status quo dan belum dieksekusi.

Menurut Irfan, penahanan dan penetapan status tersangka tersebut merupakan tindakan semena-mena dan arogansi yang diperlihatkan oleh institusi penegak hukum, jangan karena ingin mengejar target penanganan masalah korupsi tetapi dilakukan dengan cara yg justru melanggar hukum termasuk pada klient kami Saudara Taufik Sitepu, sehingga kami terpaksa membuat surat mohon perlindungan hukum kepada Presiden RI.

Irfan merincikan, sesuai keterangan kliennya yang juga berprofesi sebagai advokat yg bernaung pada Peradi SAI Medan-Sumut sekaligus Anggota Serikat Pengacara Indonesia (SPI) saat ditangkap, personil Kejatisu yang melakukan penangkapan yang dipimpin Asintel Kajatisu dan dibantu oleh Tim Intel dari Kejaksaan Agung, tidak menunjukkan  surat perintah penangkapan dan surat perintah untuk membawa dan dibawa secara paksa dihadapan istri dan anak Taufik Sitepu yg masih kecil-kecil. (m27)