Gerbang Tol Helvetia.

MEDAN DELI-M24

Masyarakat terkena pembebasan ganti rugi tol seksi I (Helvetia-Tanjung Mulia) berharap pembayaran segera direalisasikan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu). Belum adanya kejelasan waktu pembayaran, dikhawatirkan muncul mafia menggangu proses ganti rugi masyarakat di Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli.

“Kami ingin ganti rugi bisa dibayarkan sebelum Pemilu, agar masyarakat bisa fokus menjalankan pesta demokrasi yang tinggal menunggu waktu,” ungkap seorang warga, Sahut Simaremare, Jumat (22/2).

Diakuinya, lamanya proses pembayaran karena adanya peran mafia tanah. Walau masalah tersebut sudah tuntas ditangani Polda Sumut, diminta kepada panitia tim pembebasan ganti rugi seksi I Medan-Binjai tidak mengulur waktu.

Loading...

“Semua masalah sudah tuntas, makanya jangan sempat muncul masalah baru yang diperankan mafia. Kami ingin ini tuntas di bulan Maret mendatang,” pinta Sahut.

Menurutnya, proses nomonatif ganti rugi sudah berjalan 80 persen. Dari 378 KK yang mendapat ganti rugi, sebanyak 285 KK sudah masuk tahap nominatif. Artinya, ada sisa 120 KK masih proses nominatif. “Kita berharap untuk 120 KK yang sedang dinominatif tidal ada kendala,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin yang ikut dalam rakor tersebut mengatakan, pemerintah telah sepakat untuk melakukan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat pada Maret depan.
“Lahan Binjai sudah disepakati bahwa akhir bulan Maret ini untuk pembayaran ganti rugi, sebagaimana keputusan Pak Menteri ATR (Sofyan Djalil) akan dilaksanakan,” katanya usai rakor, Rabu (20/2) lalu.

Arie sendiri belum bisa merinci berapa ganti rugi pembebasan lahan yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia hanya mengatakan luas lahan yang akan dibebaskan ialah 8 hektare (ha). “Ya belum tau kan masih price sale. (Luas lahan) 8 ha. Pembebasan lahan ditarget selesai Maret,” katanya.

Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga ikut dalam rapat mengatakan, memang ada sebagian masyarakat yang masih belum merelakan lahannya untuk dibebaskan. “Jadi masuk ke Kota Medan, ini kan sebagian dari Binjai sudah selesai. Cuma ada sebagian yang masyarakat, yang 6 km ini pembebasannya sedikit tersendat,” jelas Rini.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pemerintah memutuskan masyarakat yang menggarap lahan akan memperoleh 70% dan pemilik sertifikat tanah akan mendapat 30% dari ganti rugi yang akan dibayarkan.

“70% yang menggarap (masyarakat), 30% yang punya sertifikat. Ini nanti tinggal proses penyelesaian terhadap rakyat,” kata Edy.

Edy juga mengatakan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut akan secepatnya dilakukan. Sehingga, pembangunan konstruksi tol akan bisa dikerjakan pada April mendatang. Namun, ia tak bisa merinci berapa jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan.

“Dalam waktu sesingkat-singkatnya di bulan, tanggal 1 April sudah harus kerja kembali, dan dalam waktu dekat tol itu sudah harus bisa digunakan. Anggarannya masih dihitung,” katanya. (syamsul)