Pintu masuk RSUD Deliserdang.

MEDAN-M24

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memberi perhatian pada dugaan penggelapan dana BPJS Tenaga Kerja ratusan karyawan RSUD Deliserdang yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.

Kepala Kejatisu, Fachruddin Siregar melalui Kasi Penkum, Sumanggar Siagian yang dikomfirmasi metro24, Senin (8/7) pun berjanji segera menanyakan ke penyidik pidana khusus (Pidsus)
Kejatisu terkait laporan tersebut.
“Coba nanti saya cek ke penyidik Pidsus ya,” kata Sumanggar.

Sumanggar memastikan pihaknya segera melakukan penyelidikan apabila laporan dugaan penggelapan dana BPJS karyawan RSUD Deliserdang sudah diterima. “Kita tunggu dulu laporannya baru kita melakukan penyelidikan,” pungkasnya.

Loading...

Seperti laporan yang diterima Ketua National Coruption Watch (NCW) Sumut, Herman, April 2018 pihak RSUD Deliserdang memotong gaji karyawannya sebesar Rp156 ribu. Sepuluh persen dari gaji yang mereka terima yaitu Rp1.550.000. Berdasarkan ketentuan pemotongan BPJS Tenaga Kerja untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% adalah 2% dari gaji karyawan dan 3,7% dari pemberi kerja.

Artinya, besaran gaji karyawan seharusnya hanya dipotong sebesar Rp31 ribu dari ketentuan tersebut. Jika dikalkulasikan maka karyawan dirugikan sebesar Rp125 ribu /karyawan.

Pihak NCW lalu melakukan penelusuran ke pihak BPJS Tenaga Kerja dan mendapatkan hasil print out rincian saldo JHT. Di situ tertulis potongan BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp142.500 dengan
rincian Rp50.000 dipotong dari Tenaga Kerja (TK) dan Rp92.500 dari pemberi kerja. Adapun jumlah karyawan di RSUD Deliserdang diketahui lebih kurang 200 orang. Bisa dijumlah berapa dana diduga digelapkan?

Sementara itu, Direktur UPT RSUD Deliserdang, dr Hanip Fahri Sp.Kj yang dikomfirmasi via selular, Rabu (10/7) tak menampik adanya pemotongan gaji karyawannya. “Gaji itukan ada hak pegawai ada hak dari rumah sakit, jadi rumah sakit itu dia, kewajiban kalau gak salah berapa persenlah itu. Jadi Rp150 ribu itu, itu ada yang dipotong oleh rumah sakit, dipotong langsung dari gaji karyawan. Ada yang disubsidi atau dibantu rumah sakit. Coba nanti nengok apanya lihat formasinya datang aja ke bagian keuangan,” kata Hanip.

Ia juga memastikan jika perekrutan tenaga kemanan (security) RSUD Deliserdang sudah sesuai aturan. Hanip pun meminta metro24 agar meminta SK Direktur terkait perekrutan tersebut kepada Kepala TU RSUD Deliserdang, Rizal Kaban. Meskipun dalam penggajian, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian.

“Nah itu yang mesti diluruskan, bahwa untuk keamanan kan rupanya alokasi anggarannya gak cukup. Karena dari Pemkab sendirikan gak memadai, makannya dialihkanlah ke BLUD. Kalau kita paksakan maka anggaran Pemkab tidak memenuhi UU Tenaga Kerja, UMK kan minimal Rp2.500.000, sementara anggaran dari Pemkab itu gak sampai segitu. Pas awal yang sebelum ada P-APBD, nah akhirnya karena nilai itu gak mungkin diambil dari APBD maka dialihkan ke BLUD,” jelas Hanip.

Hanip juga membantah adanya penerima gaji tenaga sukarela/kontrak BLUD yang tidak sesuai dengan yang ditandatangani. Dari dokumen yang ditandatangani karyawan, tertulis nominal Rp2.450.000. Namun faktanya, karyawan hanya menerima Rp2 juta.

“Waduh kalau itu dikonfirmasi lagi nanti. Gak mungkinlah jauh kali, gak mungkin, pasti gak mungkin. Tanda terima segala macam kan ada, nanti ke Bu Dame lah boleh dikonfirmasi. Abang juga gak sampai informasi ke sana kan. Tapi ada kok tandatangan mereka, mereka terima berapa macam. Kalau ada nerima di bawah itu kita tanya juga atau diselidiki,” tegas Hanip.

Agar diketahui, pemotongan gaji di atas diungkap oleh mantan karyawan RSUD Deliserdang yang merasa telah di-PHK sepihak. Bahwa gaji itu diterima melalui saudara Fauzy dan istrinya Ruri yang notabane bukan pegawai RSUD. Fauzy dan Ruri diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Wakil Direktur (Wadir) 2 RSUD Deliserdang, dr. Asrilludin Tambungan SpPD alias Aci yang merupakan anak kandung mantan Bupati Deliserdang sebelumnya. (ansah/fani)