Suasana persidangan

MEDAN-M24
Rinto Maha dan Jundri Rasdiaman Berutu, tim kuasa hukum salah seorang terdakwa kasus ‘uang ketok’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran (TA) 2012-2015, Musdalifah, kecewa berat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Pasalnya majelis hakim memonis kliennya, Musdalifah enam tahun penjara. Padahal, dalam kasus ini Musdalifah hanya berstatus sebagai anggota biasa pada periodesasi DPRD Sumut. Hukuman yang diterima mantan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Deliserdang itu lebih tinggi dibandingkan hukuman kepada eks pimpinan DPRD Sumut, seperti Saleh Bangun, M Affan, Ajib Shah, Kamaluddin Harahap, dll.

“Bahwa proses persidangan yang telah dilalui sebanyak 22 kali tidak berguna, karena jaksa penuntut umum (JPU) dalam tuntutannya tidak mengungkap fakta-fakta persidangan. JPU hanya melakukan pengulangan dakwaan,” ungkap Rinto Maha dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan di Medan.

Mulai keterangan saksi Hamamisul Bahsyan yang berubah-ubah tiap persidangan.
Saksi JPU, Muhammad Alinafiah (mantan Bendahara Sekretariat DPRD Sumut) dan Randiman Tarigan (mantan Sekretaris DPRD Sumut) adalah “Dader” atau pelaku pemberi uang suap. Fakta persidangan bekas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho tidak pernah memberikan uang ke masing-masing terdakwa dan Alinafiah serta Randiman tidak menjadi tersangka karena dilindungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Loading...

Rinto Maha juga menyinggung soal Evi Diana Sitorus, istri mantan Gubsu, Erry Nuradi yang mengakui penerimaan uang suap bersama-sama dengan Hamamisul Bahsyan dan Zulkarnain ST alias Zul Jenggot. Namun pada faktanya, baik Evi Diana maupun Zul Jenggot tidak dijadikan tersangka.

Kemudian, ada fakta persidangan persesuaian saksi a de charge Rido Hasiolan dan Hendrik bersesuaian dengan barang bukti rekaman percakapan Randiman Tarigan yang menyebutkan secara jelas pinjaman angka Rp500 juta dan atas ini hakim bukan lalai akan tetapi abai. Barang bukti 281 dan 144 yang dihadirkan KPK bukan orisinil karena adanya “turut campur” penyidik dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, tidak ada parameter yang jelas atas pertimbangan hakim dalam mengungkap kasus tersebut.

“Bagaimana mungkin dapat diterima akal sehat terdakwa disebut lebih “hitam” dari pimpinan atau terdakwa yang lain? Dalam persidangan yang berlangsung, tidak ada lagi asas praduga tidak bersalah, menyerah diberi hadiah empat tahun penjara dan yang dianggap melawan diberikan ganjaran enam tahun,” pungkasnya. (red)