Jakarta, Metro24.Co_ Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyambut kedatangan Pratikno untuk menerima surat presiden (surpres) sekitar 10.30 WIB di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Hal itu terkait ketika Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI dalam  pengajuan nama Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Sebelumnya diberitakan bahwa kedekatan keduanya disebut terjadi sejak sama-sama berdinas di Solo. Ketika itu, Listyo menjabat Kapolres Surakarta dan Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Kemudian Komjen Listyo sempat menjadi ajudan Jokowi pada 2014.

Nah, hal itulah membuat sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi memilih Komjen Listyo tersebut. Karena issuenya dengan alasan karena kedekatan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dengan Presiden Jokowi.

Menyambut polemik itu, mantan pengajar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), pengamat Intelijen dan Kepolisian  DR. John N Palinggi, M.M, MBA., berpandangan sejalan dan meyakini proses pengajuan tersebut sah-sah saja.

Maksudnya, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, “Pengajuan nama calon Kapolri tersebut merupakan hak preogatif presiden.”

Katanya meneruskan, “karena sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar John Palinggi, (20/1/2021) dan UU Kapolri menyebutkan, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, seperti terlansir.

Kemudian, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Sebab Pasal 11 ayat (6) menyatakan, calon Kapolri adalah Pati Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Dan dari sejumlah pasal UU Kepolisian tersebut, pun tidak ‘mensyaratkan agama’ yang harus dianut oleh seorang calon Kapolri.

John Palinggi yang juga Sekretaris Jenderal DPP Badan Interaksi Sosial Masyarakat ini mengatakan lagi bahwa pencalonan Komjen Sigit juga sudah memperhatikan pertimbangan yang disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) maupun usulan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Ia juga mengatakan bahwa pencalonan Komjen Listyo itu sudah melalui semua proses yang diatur undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan pencalonan Kapolri. Tinggal menunggu DPR melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. 

Usai fit and proper test, lanjut John Palinggi, Komisi III akan memutuskan apakah Komjen Listyo diterima atau ditolak menjadi Kapolri. “Ketika disetujui di DPR, maka dinamika pro kontra pencalonan Komjen Sigit akan selesai,” tandasnya.

Sedangkan dinamika yang berkembang saat ini, pendapat atau kritikan terhadap calon tunggal tersebut biasa saja dalam negara Indonesia. “Di bangsa ini yang baik pun kadang-kadang di kritik. Perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra ini harus dipahami sebagai dinamika demokrasi, kata John memapar.

Jhon juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN), memberikan komentarnya lagi tentang hak setiap orang untuk berpendapat. Namun bagi John Palinggi, selama proses pencalonan Komjen Listyo tersebut sesuai Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka tidak ada alasan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan keputusan Presiden.

Senada dengan itu, belum lama ini, Anggota Komisi III Irjen (Purn) Safarudin memberikan pujian kepada calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Legislator PDI Perjuangan itu menyebut Sigit sebagai calon Kapolri milenial,  “Saya apresiasi Pak Sigit. Kalau saya lihat bahan fit and proper test-nya ini luar biasa,” katanya, seperti terlansir.

Ia juga menandaskan bahwa  calon Kapolri ini adalah Kapolri era digital, milenial. Jadi, Bapak calon Kapolri ini milenial,” puji Safaruddin disambut tepuk tangan. Mantan Kapolda Kalimantan Timur itu menilai paparan Sigit

Menurut pengamatan John Palinggi lagi, ada faktor lain yang memunculkan kecocokan antara Presiden Jokowi dengan Komjen Listyo. Misalnya, banyak orang yang memandang sebelah mata terhadap sosok Joko Widodo di awal-awal mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun pencalonan Presiden. 

Namun, John Palinggi melihat, sikap Jokowi yang rendah hati dan sederhana adalah kekuatan terbesar Joko Widodo. Kedua hal positif ini ternyata ada juga pada seorang Komjen Listyo.

“Rendah hati dan sederhana, mungkin menjadi persamaan dan kecocokan antara Presiden Jokowi dengan Komjen Sigit. Saya meyakini orang yang rendah hati, pasti akan ditinggikan Tuhan dalam segala aspek pengabdiannya,” tuturnya. Dan orang yang rendah hati bisa menciptakan kedamaian.

Itulah hal yang diungkap John, yang juga seorang pengusaha yang pernah menerima penghargaan dari kerjasama ekonomi negara Asia Pasifik (APEC) dalam bentuk bebas visa di 19 negara asia pasifik sejak 10 September 2015 sampai dengan 10 September 2020, dan perpanjang lagi sampai dengan 23 Januari 2025 APEC Business Travel Card aktif di APEC sejak 11 Februari 2001.

Ia menukil falsafah China, bahwa ”Burung pasti mencari yang sama jenisnya”. John Palinggi sangat optimis, Komjen Listyo mampu mengemban tugas-tugas Polri dengan baik.

 

DI POLRI

Sementara tantangan institusi Polri kedepan di bawah kepemimpinan Komjen Listyo Sigit ‘nantinya, tidak akan berbeda dari masa kepemimpinan sebelumnya. Dan tantangan yang paling besar yaitu yang bisa menghancurkan negara adalah  anasir-anasir luar negeri yang secara konsepsional kerjasama luar dan dalam negeri dalam bentuk terorisme dan penyebaran narkoba.

“Selain KPK, pemberantasan Korupsi harus menempati prioritas  dan perhatian Komjen Listyo (nantinya). Polisi harus lebih maju dalam memberantas korupsi dalam upaya membantu bapak Presiden memberantas korupsi,” katanya antusias mengilustrasikan tugas-tugas Komjen Listyo.(Ali)

 

 

Jhon Palinggi. Ft:dok.publikasi