Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian

MEDAN-M24

Kasus politik uang yang melibatkan Wakil Bupati Paluta, Hariro Harahap sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Dalam waktu dekat ini, JPU dari Kejari Paluta segera mengeksekusi Hariro untuk menjalani vonis 1 bulan 15 hari penjara.

Hal itu diungkapkan Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian saat dikonfirmasi metro 24 tentang perkembangan kasus yang menjerat Hariro.

“Kita telah menerima informasi dari Kejari Paluta bahwasanya putusan dari Wakil Bupati Paluta telah diterima terdakwa. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga menerima putusan yang telah disampaikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan,” ucap Sumanggar Siagian, Selasa (14/5).

Loading...

Selanjutnya kata Sumanggar, jaksa selaku eksekutor saat ini masih akan menunggu salinan putusan dari PN Padangsidimpuan sebagai dasar untuk melakukan eksekusi. “Salinan itu seharusnya secepatnya karena ini kan pidana pemilu, jadi harus secepatnya kita eksekusi,” terang mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu.

Sumanggar juga belum menegaskan nantinya kemana Hariro akan ditempatkan setelah dieksekusi. Karena saat ini, pihak kejaksaan masih fokus untuk menunggu salinan putusan.

“Nanti. Kita belum sampai di situ. Karena kita masih menunggu salinan putusan. Kalau eksekusinya mungkin nanti di LP Paluta,” ungkap Sumanggar.

Sumanggar pun berharap agar PN Padangsidimpuan segera mengirimkan salinan putusan tersebut. “Yah kita berharap agar pihak pengadilan dapat segera mengirimkan salinan putusan itu supaya bisa kita lakukan eksekusi,” ujar Sumanggar.

Wakil Bupati Paluta Hariro Harahap divonis 1 bulan 15 hari penjara dalam kasus Pemilu. Sebelumnya oleh JPU Kejari Paluta, dia dituntut 3 bulan penjara. Hariro dinyatakan terbukti bersalah melakukan politik uang untuk memenangkan sang istri yang maju sebagai calon legislatif. (ansah)