Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, Bachtiar

MEDAN-M24

Sebuah kritik dilontarkan Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut, Bachtiar terkait langkah awal Gubernur Sumut (Gubsu), Eddy Rahmayadi mereshuffle pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Menurutnya, ada sejumlah nama dengan rekam jejak negatif yang masih mendapat posisi.

Diketahui, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), gubernur/bupati/walikota terpilih diperkenankan mengganti pejabat struktural setelah enam bulan dilantik menjadi kepala daerah.

Nah, dalam konteks ini, Gubsu Eddy Rahmayadi yang memenangi Pilkada 2018 lalu baru pada Mei 2019 ini mendapatkan kesempatan mereshuffle pejabat di Pemprov Sumut untuk menyelaraskan visi-misinya.

Loading...

“Tapi, kita amat menyayangkan bahwa ternyata Gubsu masih memberi kesempatan kepada sejumlah nama yang tidak bersih track record-nya. Mereka yang punya catatan negatif dalam mempertanggungjawabkan posisinya di masa lalu, kita lihat diberi kesempatan lagi untuk menjabat ,” ujar Bachtiar kepada wartawan, Selasa (14/5).

Catatan negatif seperti apa? Menjawab pertanyaan ini, sosok yang dikenal sebagai aktivis sejak masih berstatus mahasiswa ini dengan lugas mengatakan, di antara pejabat yang Selasa (7/5) lalu dilantik menduduki posisi eselon II ada yang punya catatan negatif di lembaga-lembaga penegak hukum.

Selain itu, ada pula yang tidak clear (bersih) dalam hal pertanggungjawaban keuangan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. “Kita khawatir, penempatan nama-nama yang punya track record tidak positif itu dapat menghambat pencapaian visi Sumut Bermartabat yang dicanangkan Gubsu,” tambah Bachtiar.

Dia berharap kritik yang dilontarkannya ini ditanggapi secara arif oleh Gubsu Eddy Rahmayadi. Sebagai warga Sumut dia menginginkan Eddy Rahmayadi, yang notabene juga asli orang Sumut sukses menjadikan daerah ini punya martabat dalam tataran nasional.

“Insya Allah kritik kita ini sifatnya membangun. Kita berharap Pak Eddy menjadikan ini sebagai bahwan evaluasi,” tukasnya.

Ke depan, lanjut dia, rekrutmen pejabat di lingkungan Pemprov Sumut hendaknya melibatkan BPK, BPKP maupun lembaga-lembaga penegak hukum. Artinya, Pemprov Sumut terlebih dahulu meminta catatan dari lembaga-lembaga tersebut untuk dijadikan acuan dasar sebelum menempatkan seseorang.

“Jangan pula usulan ini dianggap melemahkan posisi gubernur sebagai pemegang hak prerogatif. Setidaknya, ini dimaksudkan agar rekrutmen pejabat menjadi lebih akuntable, “ pungkasnya.

Diketahui, pekan lalu Gubsu Eddy Rahmayadi melantik 14 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut. Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan. (donny)