Drs Sujamrat MM (KIRI)

MEDAN-M24
Polda Sumut akhirnya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merupakan pejabat bidang di Dispora Sumut, Drs Sujamrat MM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Provsu TA 2017 dengan pagu anggaran Rp4,7 miliar.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut pun menemukan sejumlah bukti pendukung untuk menetapkan Sujamrat sebagai tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, kasus ini bermula pada 2 Februari 2017 dengan dialokasikannya Pagu Anggaran sebesar Rp4.797.700.000 ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Utara.

Dana itu untuk pekerjaan renovasi lintasan sirkuit tartan atletik PPLP Sumut yang berada di Jln Pembangunan, Kel Sunggal, Kec Medan Sunggal. Pada 14 Maret 2017, ditetapkanlah Sujamrat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Disporasu terkait pekerjaan tersebut. Anehnya, dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis, dia tidak melakukan survey. HPS dan Spesifikasi Teknis diperoleh dari Deddy Oktavardian ST, selaku Direktur Utama PT Pajajaran Multicon Indonesia.

Loading...

“Dua hari kemudian, tepatnya pada 16 Januari 2017, dengan nilai Rp4.300.618.036, Sujamrat menambahkan keuntungan sebesar 13 % dan pajak sebesar 10% dan HPS sebesar Rp4.781.989.960,” ujar Rony, Kamis (11/7) siang.

Lalu, kata Rony, pada 12 Juni 2017 ditetapkanlah Pokja 051-PK ULP Provsu atas nama Iskandar Usman Dkk untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui sistem LPSE Prov. Sumatera Utara. Saat itu, yang memasukkan penawaran ada 2 perusahaan, yaitu PT Tamarona Putri Masro dengan nilai penawaran Rp4.000.000.000, dan PT Rian Makmur Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp4.629.496.850.

“Kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Rian Makmur Jaya. Namun, berdasarkan fakta yang ditemukan seharusnya PT Rian Makmur Jaya gugur dalam evaluasi tehnis dikarenakan tidak melampirkan bukti kepemilikan daftar peralatan utama minimal yang dibutuhkan atas pekerjaan tersebut,” ujar Rony.

Dikatakan Rony, pada 27 Juli 2017 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/573/SP/KPA/SP&K/Disporasu/2017 dengan nilai Rp629.496.850. Yang menandatanganinya adalah Drs Sujamrat MM selaku KPA dan Junaedi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 25 Juli 2017 s/d 25 Nopember 2017.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tanggal 24 Nopember 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 027/006/PPHP/PHO/KPA/SP&K/Disporasu/2017, pekerjaan tersebut dinyatakan 100 % dan tepat waktu. Pekerjaan tersebut telah dibayarkan lunas ke rekening ke Bank Sumsel Babel Nomor: 1443050166 an. PT Rian Makmur Jaya dengan total bersih yang dibayarkan sebesar Rp4.082.374.495,” ungkap Rony.

Mantan Kabiddkum Polda Sumut itu menuturkan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa untuk mendapatkan proyek/pekerjaan tersebut, adanya dugaan pemberian uang sebesar Rp673.381.360 oleh Deddy Oktavardian ST kepada Sujamrat selaku KPA dan Des Asharisyam SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Uang itu diberikan secara bertahap sebagai kesepakatan komitmen imbalan fee 16 % dari nilai kontrak Rp4.208.633.500.- sudah dipotong PPn 10 % karena faktanya bahwa Deddy Oktavardian ST yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan Junaedi selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya hanya menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut di atas,” beber Rony.

Mantan Kapolres Tapanuli Selatan itupun menjelaskan, berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provsu pada 4 Juli 2019, fakta-fakta perbuatan tersebut terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian Keuangan Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.537.273.395.

“Dengan hasil audit itu dan adanya kerugian negara, maka kami tetapkan secara resmi Drs Sujamrat MM sebagai tersangka. Dia merupakan pensiunan PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Jabatan terakhir, Kabid Sarana Prasarana dan Kemitraan Dinas Disporasu,” ungkap Rony.

Disebutkan Rony, adapun barang bukti yang diamankan yakni Dokumen Pengadaan Nomor: DOK.001/POKJA.051-PK/ULP/Disporasu/2017, tanggal 16 Juni 2017, Dokumen Penawaran dari PT RIAN MAKMUR JAYA Nomor: 003/PENAWARAN/RMJ/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan yang ditujukan kepada POKJA 051 PK.

Kemudian Dokumen Kontrak, Surat Perjanjian Nomor: 027/573/SP/KPA/SP&K/DISPORA/2017, tanggal 24 Juli 2018, serta Dokumen Pembayaran dan Dokumen lain yang berkaitan dengan perkara dimaksud.

Disebutkan Rony, dalam kasus ini Sujamrat dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Kemudian diterapkan juga Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana,” pungkas Rony. (ahmad)