Suasana RDP Komisi IV DPRD Medan dengan manajemen Podomoro Deli City, Manhattan Times Square dan The The Reiz Condo. (foto: metro24.co/Dok. Humas DPRD Medan)

MEDAN, Metro24.co – Komisi IV DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemko Medan, manajemen Podomoro Deli City, The Reiz Condo, dan Manhattan Times Square.

Dalam RDP tersebut mengemuka dugaan pelanggaran garis sempadan bangunan Podomoro Deli City di Jalan Putri Hijau dan Jalan Guru Patimpus. Anggota DPRD Medan menduga bangunan super megah tersebut melanggar garis sempadan, meski Pemko Medan menyatakan tak ada pelanggaran.

Soal dugaan pelanggaran garis sempadan tersebut disampaikan anggota Komisi IV, Renville Pandapotan Napitupulu. “Masak Pemko Medan menyatakan tidak ada pelanggaran garis sempadan,” ujar politisi PSI tersebut.

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, dan dihadiri Wakil Ketua D Edy Eka S Meliala bersama anggota Dedy Aksyari Nasution, David Roni Ganda Sinaga SE, Hendra DS, Drs Daniel Pinem, dan Rizky Nugraha, juga dihadiri Dinas PKP2R diwakili Cahyadi, mewakili Dinas Perizinan Lase, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Iswar, mewakili Dinas PU dan undangan lainnya. Sementara pihak Podomoro diwakili Anggiat Sihombing, Rabu (12/2/2020).

Kembali ke Renville, anggota DPRD Medan yang terkenal vokal ini mendesak manajemen Podomoro mematuhi segala peraturan yang berlaku. Pemko Medan juga diminta tegas terhadap aturan dan peraturan yang ada, serta memberlakukan hukum yang sama terhadap semua orang.

Hal senada juga diungkapkan David RG Sinaga yang mempertanyakan kelengkapan dan keabsahan izin pendirian Podomoro. Bukan itu saja, ia mengatakan, bangunan Podomoro yang terlihat mencolok ke badan jalan hingga melewati parit disinyalir melanggar garis sempadan.

“Saya ingat dulu sepanjang pinggir Jalan Putri Hijau dan Guru Patimpus banyak ditanami pohon Mahoni sejajar parit. Politisi PDI Perjuangan itu menuding parit bergeser dan pohon Mahoni pun sudah tidak terlihat lagi.

Politisi PDIP ini menyebutkan, sangat disayangkan kalau perizinan dan pelangaran Podomoro dibiarkan begitu saja karena terlanjur sudah berdiri megah. “Itukan pembodohan, kenapa bangunan 1 unit saja jenis tempat tinggal jika tidak mematuhi izin lantas kita persoalkan. Lantas bangunan raksasa seperti Podomoro kita biarkan. Ini sama artinya kita melakukan pembiaran dan mendukung jika hukum diberlakukan kepada masyarakat kecil, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah,” ujarnya lagi.

Sinaga pun meminta kepada Dinas PKPPR dan Perizinan Terpadu Pemko Medan supaya transparan soal izin yang diterbitkan. “Kita juga perlu tahu, segala jenis izin yang diterbitkan Pemko Medan untuk Podomoro, perlu diteliti kembali. Kita minta agar semua surat izinnya dibawa ke kita untuk dipelajari,” tegasnya.

Persoalan perizinan juga dipertanyakan terhadap bangunan The Reiz Condo, Jalan Putri Hijau Dalam dan Manhattan Times Square di Jalan Gagak Hitam dan Jalan Gatot Subroto. Anggota DPRD Medan minta Pemko Medan menyesuaikan perizinan dengan bangunan di lapangan serta memberikan foto copy surat izin ke ke DPRD Medan.

Menanggap itu, Kadishub Medan Iswar mengaku pernah memberikan izin Amdal Lalin kepada Podomoro. Namun diakuinya Amdal tersebut tidak sesuai lagi karena ada penambahan bangunan.

“Kita minta pihak Podomoro City supaya mengurus kembali izin Amdal Lalin agar sesuai dengan kondisi bangunan. Tentu dengan bertambahnya luas bangunan akan menambah jumlah volume kendaraan,” ujarnya.

Untuk lebih mendalami masalah ini, Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak meminta agar segala perizinan menyangkut ketiga bangunan itu diserahkan dalam bentuk foto copy kepada pihaknya. Agar tim ahli Komisi IV bisa mengeceknya, apakah sesuai atau tidak pembangunan yang dilaksanakan ketiga bangunan tersebut. (red/metro24.co)

Editor: H Talib