Pemusnahan barang bukti ganja.

LANGKAT-M24

Kepolisian Resort Langkat memusnahkan barang bukti 220 bal ganja dengan total 220 ribu gram, asal Nangroe Aceh Darussalam (NAD), di Halaman Mapolres Langkat, Senin (18/2). Barang haram ini disita dari dua kurir antarprovinsi.

Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung Kapolres Langkat AKBP, Doddy Hermawan didampingi Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Raden Aji Suryo, Kepala BNNK Langkat, AKBP Ahmad Zaini, Kasatresnarkoba Polres Langkat, AKP Yunus Tarigan dan disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Stabat.

Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan mengatakan, pemusnahan barang bukti dilakukan dalam rangka melengkapi berita acara pemeriksaan guna proses pelimpahan ke kejaksaan.

Loading...

“Pemusnahan barang bukti kita adakan setelah adanya keputusan tetap dari pihak pengadilan, demi menghindari hal hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan Kapolres, barang bukti 220 bal ganja ini disita dari dua tersangka MS alias Saleh (58) dan GT alias Thoni (29) keduanya penduduk Blok Lebak, Desa Lurah, Kec Plumbon Kab, Cirebon, Jawa Barat.

“Keduanya ditangkap saat petugas menggelar razia persis di depan Polsek Besitang. Keduanya mengendarai truk melintas di jalan lintas umum (Jalinsum) Medan-Aceh pada, 26 Januari 2019 lalu,” terangnya.

Dijelaskan Kapolres, dari hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh dari seorang pria berinisial AG asal Lhokseumawe dan akan dikirim dengan tujuan Jakarta.

“Dari pengakuan kedua tersangka, mereka ini berprofesi sebagai sopir lintas membawa dump truk dan sopir Angkot metro mini. Berdasarkan pengakuan MS, ia pernah beberapa kali membawa truk ke daerah Aceh, dan sedikit banyaknya telah mengenal dan memahami lokasi di sana. Pengakuan keduanya melakoni bisnis ini karena desakan ekonomi,” ungkapnya.

Ditambahkan Kapolres, dari bisnis yang dilakoni keduanya mendapat upah Rp15 juta.

“Keduanya melanggar Pasal 115 (2) subs 111 (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp8 milyar. (rudi)