Ruslan

MEDAN-M24

Gerakan Masyarakat Pemuda (GEMPA) Sumatera Utara (Sumut) menyoroti tanah seluas lebih kurang 13,588 m2 di wilayah Cie 6, Pondok Damar, Jln Damar Wulan, Dusun XXIV, Desa Sampali, Kec Percut Sei Tuan, Kab Deliserdang.

GEMPA Sumut menyoroti itu, karena ada indikasi persekongkolan antara pihak pengembang dengan pemerintahan tingkat Desa Sampali, dalam dugaan penggelapan aset negara milik PTPN II di Sampali tersebut.

“Bentuk dugaan persekongkolan itu, pejabat pemerintah Desa Sampali mengeluarkan surat silang sengketa. Berarti sudah ada kerja sama (join) antara pihak pengembang dan pemerintahan Desa Sampali,” kata Ketua GEMPA Sumut, Iskandar Z Sembiring kepada wartawan di Jln Selam I, Mandala By Pass Medan, kemarin malam.

Loading...

Dikatakan dalam persekongkolan itu, Iskandar melihat pengembang tidak terlibat kalau hanya sekadar membeli, karena ada surat silang sengketa tersebut.

“Tapi permasalahannya ini sepertinya macam dikondisikan. Inilah yang dilakukan pejabat pemerintah yang lama dan diduga pola itu diikuti oleh pejabat pemerintah yang baru,” tegas Iskandar.

Menurutnya, pihak PTPN II Sampali juga sudah menyurati atau menegur pejabat pemerintah Desa Sampali untuk segera menghentikan pembangunan tersebut.

“Pihak PTPN sudah menyurati tiga kali pemerintahan Desa Sampali agar menghentikan segala aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut,” sebut Iskandar.

Untuk itulah Iskandar meminta kepada pihak Poldasu dalam hal ini Tipikor, Kejaksaan Tinggi Sumut, dan Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas adanya indikasi persekongkolan antara pihak pengembang dan pemerintahan desa yang ingin melenyapkan aset negara.

Sementara Kepala Desa (Kades) Sampali, Ruslan saat dihubungi via telepon selular, Rabu (16/10) sekira pukul 18.58 WIB oleh wartawan metro24, sama sekali tidak ada jawaban.

Namun pada Kamis (17/10) sekira pukul 16.17 WIB, Kades Sampali, Ruslan membalas dengan msngatakan, “Maaf ya bang, aku lagi di Polsek bang. Bentar ya. Masih ada kegiatan bang sampai ketemu bang, yang penting kita saling teleponan”.

Namun pada keesokan harinya, Sabtu (19/10) dihubungi ulang, sama sekali tidak ada jawaban sama sekali yang artinya aparatur desa ini terkesan menghindar agar kinerjanya luput dari pantauan wartawan. (ayke)