Massa saat menggelar unjuk rasa di KPU Sumut

MEDAN-M24
Dua puluhan jurnalis Kota Medan yang tergabung dalam Forum Wartawan Unit Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut menggelar aksi unjukrasa ke kantor KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kamis (28/3).

Dalam aksi damai yang dikawal ketat personel kepolisian ini, para jurnalis meminta agar KPU Sumut transparan dalam anggaran dana kampanye iklan media, khusus DPD RI yang difasilitasi KPU provinsi.

Koordinator aksi, Nelly Simamora dalam orasinya menegaskan pihaknya menilai KPU Sumut sudah melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018, tentang Barang dan Jasa, yang bunyinya, dalam pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Penunjukkan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

“Kami menilai KPU Sumut telah melakukan pengotak-kotakan Wartawan Unit KPUD Sumut,” teriak Nelly.

Loading...

Selain itu, Nelly menjabarkan kalau Pagu Anggaran Iklan Media sebesar Rp3,7 miliar, dipecah sendiri dengan alat bukti hasil rapat pleno Komisioner KPUD Sumut menjadi 3 media televisi dan 3 radio sebesar Rp2,7 miliar, 3 media cetak sebesar Rp630 juta dan 5 media daring (Online) sebesar Rp154 juta.

“Kuat dugaan juga bahwa Ketua KPUD Sumut, Yulhasni dan Komisioner KPUD Sumut tidak memahami dan tidak mematuhi aturan dan peraturan hukum yang ada di NKRI ini,” katanya sambil meminta DPRDSU dan KPU RI segera menyopot Ketua KPUD Sumut dan Komisionernya.

Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan KPU Sumut yang terdiri dari Komisioner, Mulia Banurea, Sekretaris, DR. Abdul Rajab Pasaribu serta Kabag Teknis, Humas dan Hukum, Maruli Pasaribu SH menemui massa.

Di hadapan massa, Mulia Banurea menjelaskan pihaknya sendiri hanya menjalankan regulasi tentang iklan media massa yang sudah ditetapkan KPU RI.

“Terimakasih kepada rekan-rekan media yang telah datang untuk menyampaikan aspirasinya ke KPUD Sumut. Dalam penyaluran iklan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), KPU Sumut hanya menjalankan regulasi yang telah ditentukan oleh KPU RI,” kata Mulia Banurea.

Dalam kesempatan itu pula dirinya juga menjelaskan tidak ada niat KPU Sumut untuk mengotak-kotakkan wartawan dan hanyalah menjalankan tugas.

Sedangkan Sekretaris KPU Sumut, DR Abdul Rajab Pasaribu mengaku kalau terkait anggaran iklan KPUD Sumut pihaknya hanya menerima dan menjalankan mandat dari hasil Pleno Komisioner dan Ketua KPUD Sumut.
“Saya menerima mandat dari Ketua KPUD Sumut, bahwasannya iklan untuk media elektronik (radio dan televisi) sebesar Rp2,7 M, media cetak Rp630 juta dan media daring Rp154 juta. Masalah tender atau pengunjukkan langsung, itu saya tidak tahu,” singkatnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sumut lainnya, Herdensi Adnin menjelaskan pihaknya dalam hal ini hanya mengikuti Juknis KPU RI terkait iklan di media massa. “Pertama-tama kita mengapresiasi aksi yang digelar kawan-kawan. Berarti masyarakat juga memantau dan peduli dengan kinerja KPU Sumut dalam penyelenggaran Pileg dan Pilpres 2019 ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, berdasarkan Juknis iklan kampanye No. 671 Tahun 2019, pihaknya hanya bisa memasilitasi iklan DPD RI sebanyak 3 media televisi, 3 media cetak, 1 radio dan 5 media daring (dalam jaringan).
“Sebelum ada perubahan di juknis tersebut malah hanya untuk satu media televisi, satu koran dan satu radio,” paparnya.

Sedangkan terkait distribusinya, Herdensi mengatakan kalau KPU Sumut dalam hal ini menggunakan LKPP No. 12 Tahun 2018.
“Inikan bukan pengadaan barang, tapi berdasarkan LKPP No. 12 tahun 2018 tersebut, menyatakan ada pengecualian. Iklan kampanye ini kan termasuk iklan layanan masyarakat dan mendapat pengecualian, bisa dilakukan tanpa tender, tapi dengan sistem kompetisi dan non kompetisi,” jelasnya.

Menurut Herdensi, dalam hal ini pihaknya bersama sekretariat KPU Sumut sudah melakukan berbagai kajian tentang media yang mendapat iklan, berdasarkan oplah dan distribusinya untuk koran. Jangkauan pemirsa dan pendengar untuk Radio dan TV serta banyaknya pembaca untuk media online.

“Yang pastinya kita tidak ada yang kita langgar dalam hal ini. Karena semua juknisnya disusun KPU RI,” tutupnya. (donny)