Anggota Komisi A DPRDSU wefie bareng pejabat Dinas PMD usai raker. (foto: budiman/metro24.co)

MEDAN, Metro24. co – Desa ‘hantu’ di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Nias Barat, dan Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), jadi pembahsan dalam rapat kerja (Raker) antara Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Komisi A DPRDSU.

Kemunculan desa ‘hantu’ atau desa fiktif itu diduga terkait dengan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk setiap desa sebesar Rp900 juta-Rp1 miliar.

Kendati belum percaya sepenuhnya, tetapi Kadis PMD Ir H Aspan Sofian MM mengungkapkan, 3 kabupaten yang diduga memiliki desa fiktif tersebut. Didampingi Sektetaris Dinas PMD, Barita Sihite, dan beberapa jajaran pejabat Dinas PMD Sumut, Aspan menyatakan belum tahu persis apa defenisi dari desa fiktif.

“Soal desa fiktif, saya belum tahu ciri-cirinya. Di Sumut pernah diisukan ada desa fiktif,” akunya, Kamis (6/2/2020).

Dia pun mencontohkan satu desa di Kotanopan, Kabupaten Madina, yang disebut-sebut fiktif. Jumlahnya mencapai 17 KK dengan penduduk 56 jiwa. Lalu ada pula 5 desa di Deliserdang. Desa itu dinilai Aspan tetap eksis namun penduduknya selalu berkurang. Selain itu, ungkap Aspan, terdapat juga 12 desa di Nias Barat.

“Benarkah karena dana desa? Benarkah ada masalah dalam penggunaan dana desa? Bisa ya dan bisa tidak. Sebab dari total 5.417 desa di Sumut, semua sudah punya nomor register dari Kemendagri. Masalah yang terjadi telah kita sampaikan ke Kemendagri,” ujarnya.

Aspan melanjutkan, salah satu ujung tombak pembangunan desa sebenarnya di tangan ibu-ibu dan tim penggerak PKK. Sehingga setiap sektor pembangunan seharusnya melibatkan ibu-ibu dan PKK.

“Anggaran PKK di kab/kota Sumut justru sangat kecil. Paling Rp 200-300 juta. Binjai merupakan daerah percontohan nasional ibu-ibu PKK. Binjai dapat dua kategori nasional yaitu penataan lingkungan serta pengelolaan pustaka,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Aspan meminta dukungan DPRDSU dalam penguatan kegiatan pelatihan-pelatihan warga desa untuk TA 2021. Dia menegaskan, butuh Rp1 miliar untuk melatih 250 warga desa.

“Kita hanya butuh 250 desa atau 250 orang lagi agar mencapai target nasional. Kita minta yang jadi peserta pelatihan adalah bendahara umum dan bendahara barang desa. Mohon dukungan Komisi A DPRDSU untuk pemberdayaan masyarakat desa di Sumut,” ucap Aspan, sembari menginformasikan, Dinas PMD Sumut memiliki 66 pegawai ASN/PNS serta 12 non ASN.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRDSU, Hendro Susanto, mempertanyakan dugaan keberadaan desa fiktif di Sumut lantaran niat mengambil dana desa. Pada sisi lain, politisi PKS itu meyakini urgensi peningkatan wawasan warga desa demi mendorong sikap sadar hukum, ikut dalam pembangunan serta menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan.

Masyarakat disarankannya mulai berperan membenahi sektor hulu. Artinya, timpal Hendro lagi, ketika bicara soal kesehatan, maka berapapun negara punya uang menata Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) pada sektor hilir, tidak akan pernah cukup bila urusan hulu belum dibenahi.

“Baru 5 tahun terakhir pemerintah kita membenahi hulu. Coba Dinas PMD Sumut ikut menata persoalan di hulu. Misalnya penguatan peran masyarakat desa atau keterlibatan PKK dalam sosialisasi semangat peduli kesehatan,” imbau Hendro. (budiman/metro24.co)

 

Editor: H Talib