Kantor BNI di Jalan Pemuda Medan

MEDAN-M24
PT. Bank Negara Indonesia (BNI) menjual agunan nasabahnya tanpa proses lelang. Bank pelat merah itu juga dituding tak bersikap setelah pihak pembeli ternyata tidak melakukan pelunasan. Keuangan negara pun berpotensi merugi Rp52 miliar lebih.

Kronologis penjualan agunan kredit itu diterima Metro 24 dari Kantor Advokat Ramli & Rekan, kemarin. Dalam konteks ini, Kantor Advokat Ramli & Rekan merupakan kuasa hukum PT. Dwikencana Semesta (DKS), nasabah BNI pemilik agunan.

Disebutkan, sejak April 2013 hingga Maret 2016 PT. DKS menunggak pembayaran bunga dan pokok atas kredit yang dicairkan BNI. Total tunggakan (outstanding) per 31 maret 2016 mencapai lebih dari Rp61,2 miliar. Akibatnya, BNI melalui Kantor Hukum Duma & Partner mengajukan permohonan pailit terhadap PT. DKS ke Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pengadilan Niaga Medan pun kemudian menunjuk Yana Supriatna, SH. sebagai kurator.

Persis 14 Juni 2016, Pengadilan Niaga Medan memutus pailit PT DKS. Putusan itu diregistrasi dengan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Medan. Berdasarkan putusan itu selanjutnya dilakukan mediasi antara PT. DKS dengan BNI. Namun, sampai batas yang ditentukan, tidak dicapai kata mufakat.

Loading...

Tidak dicapainya kata mufakat membuat BNI melakukan upaya lelang jaminan/agunan berupa 3 persil kebun milik PT. DKS, masing-masing persil kebun dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 98, SHGU No. 100 dan SHGU No. 144. Luas total ketiga persil kebun itu mencapai 6,775 hektare.

Tercatat BNI menjadwal 5 kali lelang atas ketiga persil kebun tersebut, namun gagal dilaksanakan. Harga limit lelang pun terus-menerus mengalami penurunan. Pada lelang pertama, 24 Oktober 2016, harga limit ditetapkan Rp97,5 miliar. Kedua, 24 November 2016, limitnya turun menjadi Rp 68,19 miliar.

Pada lelang ketiga hingga keempat, 11 Januari 2017 dan 2 Maret 2017, limit dipertahankan Rp68,19 miliar. Namun, pada lelang kelima, 29 September 2017, limit kembali diturunkan menjadi Rp53,6 miliar.

Setelah lima kali gagal diselenggarakan, terakhir BNI menjadwal lelang keenam pada 17 April 2018. Kali ini, tak hanya ketiga persil aset PT. DKS yang masuk materi lelang. Terdapat tambahan berupa agunan pendamping, berupa pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT. Bahari Dwikencana Lestari dan SHGB No. 02. PKS tersebut berkapasitas 45–60 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Selain itu, turut dilelang agunan pendamping berupa kebun sawit PT. Atakana Company seluas 3,455 hektare dengan SHGU No. 102.

Ternyata, lelang keenam ini pun gagal diselenggarakan. Sebab, sebagian dari materi lelang, yakni tiga persil kebun seluas 6,775 hektare milik PT. DKS sudah lebih dulu dijual oleh BNI kepada PT. Makmur Inti Bersaudara. PT. DKS mengetahui asetnya telah dijual berdasarkan pengakuan pihak kurator.

Melalui surat Kurator Our. Ref : 034/KURATOR/DEKS/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018, pihak kurator menyampaikan bahwa kebun PT DKS telah terjual Rp45 miliar. Selaku pembeli, PT. Makmur Inti Bersaudara membayar panjar Rp4,5 miliar (10% dari nilai jual) dan berkomitmen melakukan pelunasan secara bertahap hingga September 2018.

“Nyatanya, hingga kini PT. Makmur Inti Bersaudara tidak melakukan pelunasan. Dengan demikian, uang muka atau panjar yang dibayarkannya otomatis menjadi hak PT. DKS. Uang panjar itu selanjutnya dimasukkan ke dalam boendel pailit, mengurangi kewajiban PT. DKS. Kemudian, BNI dan kurator akan kembali membuka proses penjualan terhadap aset tersebut,” ujar Ramli Tarigan, S.H., salah satu anggota Tim Kuasa Hukum, kemarin.

Sayangnya, lanjut Ramli, hingga kini kliennya tidak mendapatkan kejelasan akan nasib aset yang diagunkannya. Pihak BNI maupun kurator belum menjadwal ulang lelang atas aset-aset tersebut.

Merujuk kronologis yang disampaikan Kantor Advokat Ramli & Rekan, apa yang terjadi pada agunan kredit PT. DKS berpotensi merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp52 miliar. Sebab, terus terjadi penurunan nilai atas agunan tersebut, yakni dari Rp97,5 miliar (limit lelang pertama) menjadi Rp45 miliar (nilai jual kepada PT. Makmur Inti Bersaudara). Belum lagi jika panjar Rp4,5 yang seharusnya hangus ternyata tidak dimasukkan ke dalam boendel pailit.

Terkait tidak dilakukannya pelunasan, Makmur selaku Direktur PT. Makmur Inti Bersaudara yang dikonfirmasi Metro 24 mengaku tidak bisa memberi penjelasan. “(Konfirmasi) melalui BNI atau kurator aja, Pak,” tulisnya via aplikasi WhatsApp, Minggu (24/2).

Sementara itu Raksa Djatnika Budi, salah satu pejabat di BNI Wilayah Medan, mengaku akan meneruskan pertanyaan yang diajukan kepada pejabat yang menangani persoalan PT. DKS. “Pertanyaan Bpk nanti saya teruskan ke unit yg menangani krn saya tidak menguasai permasalahan yg bpk sampaikan. Nanti saya kontak ya,” jawabnya, juga via WhatsApp. (gunawan)