ilustrasi

MEDAN-M24
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) bersiap menyelidiki penjualan agunan nasabah tanpa proses lelang yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (BNI). Aktivitas bank pelat merah ini ditengarai berpotensi merugikan keuangan negara Rp52 miliar lebih.

Kesiapan menangani persoalan yang melilit BNI tersebut disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian. “Owh, iya ya. Ini kuasa hukum (nasabah/PT. Dwikencana Semesta)-nya Ramli, ya? Kita akan selidiki begitu pihak PT. Dwikencana Semesta (DKS) membuat laporan,” ujarnya kepada Metro 24, akhir pekan lalu.

Menurut Sumanggar, pihaknya memang harus menunggu laporan dari PT. DKS, sebelum melakukan penyelidikan. Sebab, akan sulit menghitung potensi kerugian negara bila tidak ada pihak yang melapor dan memberi keterangan.

Di lain pihak, Ramli Tarigan selaku kuasa hukum PT. DKS mengatakan sudah mempersiapkan pengaduan ke penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu. Namun, pihaknya masih menunggu itikad BNI untuk menuntaskan persoalan ini.

Loading...

“Dalam konteks ini yang menjadi persoalankan nilai jual aset klien kita tidak dilunasi oleh pembeli. Terus, bagaimana nasib dari aset klien kita. Ini tak bisa dibiarkan. Selain akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara, secara korporasi klien kita juga dirugikan. Utangnya ke BNI dianggap belum terbayar,” tukas Ramli, Selasa (12/3).

Jika dalam waktu dekat BNI tidak bersikap, Ramli menekankan pihaknya akan memasukkan laporan ke Kejatisu. Tujuannya tak lain untuk menuntaskan kasus kredit macet PT. DKS, sekaligus menyelamatkan keuangan negara.

Sebelumnya, Kantor Advokat Ramli & Rekan telah merilis kronologis penjualan agunan kredit PT. DKS. Risalahnya bermula dari tertunggaknya pembayaran bunga dan pokok atas kredit yang dicairkan BNI, terhitung sejak April 2013 hingga Maret 2016. BNI menyatakan, tunggakan (outstanding) kredit PT. DKS per 31 maret 2016 mencapai lebih dari Rp61,2 miliar.

Akibatnya, BNI melalui Kantor Hukum Duma & Partner mengajukan permohonan pailit terhadap PT. DKS ke Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Pengadilan Niaga Medan pun kemudian menunjuk Yana Supriatna, SH. sebagai kurator.

Persis 14 Juni 2016, Pengadilan Niaga Medan memutus pailit PT DKS. Putusan itu diregistrasi dengan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Medan. Berdasarkan putusan itu selanjutnya dilakukan mediasi antara PT. DKS dengan BNI. Namun, sampai batas yang ditentukan, tidak dicapai kata mufakat.

“Klien kita mengajukan skema pembayaran atas tunggakannya. Namun, pihak BNI tidak menerima pengajuan itu. Intinya, tidak dicapai kata sepakat,” jelas Ramli kepada Metro 24.

Tidak dicapainya kata mufakat membuat BNI melakukan upaya lelang jaminan/agunan berupa 3 persil kebun milik PT. DKS di
Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur. Penguasaan masing-masing persil kebun didasari Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 98, SHGU No. 100 dan SHGU No. 144. Luas total ketiga persil kebun itu mencapai 6,775 hektare.

Tercatat BNI menjadwal 5 kali lelang atas ketiga persil kebun tersebut, namun gagal dilaksanakan. Harga limit lelang pun terus-menerus mengalami penurunan. Pada lelang pertama, 24 Oktober 2016, harga limit ditetapkan Rp97,5 miliar. Kedua, 24 November 2016, limitnya turun menjadi Rp 68,19 miliar.

Pada lelang ketiga hingga keempat, 11 Januari 2017 dan 2 Maret 2017, limit dipertahankan Rp68,19 miliar. Namun, pada lelang kelima, 29 September 2017, limit kembali diturunkan menjadi Rp53,6 miliar.

Setelah lima kali gagal diselenggarakan, terakhir BNI menjadwal lelang keenam pada 17 April 2018. Kali ini, tak hanya ketiga persil aset PT. DKS yang masuk materi lelang. Terdapat tambahan berupa agunan pendamping, berupa pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT. Bahari Dwikencana Lestari dan SHGB No. 02. PKS tersebut berkapasitas 45–60 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Selain itu, turut dilelang agunan pendamping berupa kebun sawit PT. Atakana Company seluas 3,455 hektare dengan SHGU No. 102.

Ternyata, lelang keenam ini pun gagal diselenggarakan. Sebab, sebagian dari materi lelang, yakni tiga persil kebun seluas 6,775 hektare milik PT. DKS di Rantau Panjang, Aceh Timur, sudah lebih dulu dijual oleh BNI kepada PT. Makmur Inti Bersaudara.

PT. DKS mengetahui asetnya telah dijual berdasarkan pengakuan pihak kurator. Melalui surat Kurator Our. Ref.: 034/KURATOR/DEKS/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018, pihak kurator menyampaikan bahwa kebun PT. DKS telah terjual Rp45 miliar. Selaku pembeli, PT. Makmur Inti Bersaudara membayar panjar Rp4,5 miliar (10% dari nilai jual) dan berkomitmen melakukan pelunasan secara bertahap hingga September 2018.

“Nyatanya, hingga kini PT. Makmur Inti Bersaudara tidak melakukan pelunasan. Seharusnya dengan demikian, uang muka atau panjar yang dibayarkannya otomatis menjadi hak PT. DKS. Uang panjar itu selanjutnya dimasukkan ke dalam boendel pailit, mengurangi kewajiban PT. DKS kepada BNI. Kemudian, BNI dan kurator akan kembali membuka proses penjualan terhadap aset tersebut,” ujar Ramli lagi.

Sayangnya, lanjut Ramli, sejauh ini kliennya tidak mendapatkan kejelasan akan nasib aset yang diagunkannya. Pihak BNI maupun kurator belum menjadwal ulang lelang atas aset-aset tersebut. “Jika lelang tidak segera dijadwal ulang, di sinilah salah satu letak kerugian atas keuangan negara. Secara korporasi, klien kita juga dirugikan,” tukas Ramli.

Merujuk terjadinya penurunan nilai atas agunan PT. DKS dari limit harga pada lelang pertama hingga terjadinya penjualan kepada PT. Makmur Inti Bersaudara, sebagaimana dikemukakan Kantor Advokat Ramli & Rekan, maka keuangan negara berpotensi merugi lebih dari Rp52 miliar. Belum lagi jika panjar Rp4,5 yang seharusnya hangus ternyata tidak dimasukkan ke dalam boendel pailit.

Terkait tidak dilakukannya pelunasan, Metro 24 sudah dua kali mengonfirmasi Direktur PT. Makmur Inti Bersaudara, Makmur. Konfirmasi pertama dilakukan Minggu, 24 Februari 2019. Kala itu, via WhatsApp Makmur hanya mengatakan,”(Konfirmasi) melalui BNI atau kurator aja, Pak.”

Dikonfirmasi ulang Senin (11/3), Makmur masih memberi jawaban serupa, meski ditegaskan bahwa PT. Makmur Inti Bersaudara merupakan bagian dari persoalan ini. “He he he, langsung sama kurator dan BNl aja, Pak,” tukasnya, juga via WhatsApp, sekira pukul 18.14 WIB, juga via WhatsApp.

Lain halnya dengan pihak BNI, yang dikonfirmasi melalui Kantor BNI Wilayah Medan. Setelah hampir dua pekan menunda menjawab pertanyaan Metro 24, akhirnya badan usaha milik negara (BUMN) itu memilih metode korespondensi langsung oleh Pgs (Pejabat Pengganti Sementara) Corporate Secretary BNI Pusat, Meiliana.

Konfirmasi tertulis diantarkan Manajer Service BNI Wilayah Medan, Nina langsung ke Kantor Redaksi Metro 24, Selasa (12/3). Dalam sebentuk surat berlogo BNI yang sebenarnya bertanggal 26 Februari 2019 itu, Meiliana hanya mengatakan, “BNI dalam hal penghitungan bunga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai pelaksanaan lelang, kurator telah melaksanakan sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 11-04-2018.”

Soal nilai jual yang hingga kini belum dilunasi PT. Makmur Inti Bersaudara, BNI tidak memberi penjelasan. Termasuk mengenai apakah PT. Makmur Inti Bersaudara memang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk melunasinya. “Waduh, saya hanya diminta mengantarkan surat ini ke Metro 24. Saya tidak kompeten memberi konfirmasi apa pun, Pak. Sebaiknya tanyakan lagi ke BNI Pusat,” ujar Nina di Kantor Redaksi Metro 24, Jalan Paduan Tenaga No 2, Medan Kota. (ansah/gunawan)