Ilustrasi.

MEDAN-M24

Baru 1.044 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Medan yang rekam e-KTP.

Padahal, berdasarkan data Kanwil Kemenkumham Sumut, 4.401 warga binaan Lapas dan Rutan di Medan, seluruhnya harus ikut rekam e-KTP, agar bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019,

“Yang sudah foto rekam e-KTP di 5 Lapas dan Rutan yang ada di Kota Medan 1.044 warga binaan,” ujar Komisioner KPU Medan, Nana Miranti, di Medan, Selasa (5/2).

Loading...

Disebutkannya, semua warga binaan yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan sudah memenuhi syarat untuk memilih di Lapas dan Rutan, maka akan diakomodir sebagai pemilih DPTb (pemilih tambahan).

“Secara vaktualnya kan semua penghuni Lapas dan Rutan itu bukan warga setempat. Cuma sampai sekarang dari 1.044 itu memang sudah ada d DPT dan ada yang belum. Untuk yang sudah ada di dalam DPT, KPU akan mengeluarkan Form A.5 untuk bisa memilih di Lapas atau Rutan. Tapi untuk yang belum masuk dalam DPT, saat ini sedang ditabulasi untuk menunggu instruksi selanjutnya,” paparnya.

Kepala Disdukcapil Sumut, Ismael P Sinaga, mengungkapkan, Disdukcapil kabupaten/kota dan kepala Lapas serta kepala Rutan, melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan hingga 14 Februari 2019.

“Hasil data terakhir hingga 18 Januari 2019 sudah ada 4.394 warga binaan yang telah melakukan perekaman di Lapas dan Rutan se Sumut,” jelasnya, baru-baru ini.

Berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Sumut, jumlah warga binaan yang akan mengikuti Pemilu 2019 di Rutan maupun Lapas mencapai 28.000 jiwa. Namun, hanya 5.000 di antaranya yang bisa menggunakan hak suara.

“23.000 warga binaan lainnya ini yang kita kejar dilakukan perekaman agar bisa menggunakan hak pilih. Progres setelah 2 hari melakukan perekaman, sudah 4.394 warga binaan yang telah melakukan perekaman,” paparnya.

Proses perekaman masih terus dilakukan hingga saat ini. Sehingga dia meminta semua stakeholder mendukung kegiatan ini. Dan jangan memberikan statement dulu sebelum pekerjan selesai. (bs/net)

editor: juni ardi tanjung