Manokwari, METRO24 – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia maka dibutuhkan pembangunan yang adil dan merata. Antara lain melalui reforma agraria, salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

“Kehadiran negara secara berkelanjutan menjadi semakin penting. Ketimpangan yang kini semakin meningkat maka dibutuhkan adanya sinergitas dari beberapa pemangku kepentingan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) khususnya di Provinsi Papua Barat,” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di acara Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Papua Barat, di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (16/11/2020).

Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat. “Kementerian ATR/BPN, memperoleh tugas untuk mempercepat reforma agraria dengan mempertimbangkan kontekstual Papua. Reforma agraria diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di provinsi tersebut,” ungkapnya.

Gubernur Provinsi Papua Barat dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengungkapkan untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam GTRA Provinsi Papua Barat maka diperlukan adanya kerja sama serta saling dukung. “Keberhasilan reforma agraria ini terletak pada komitmen dan peran pemerintah daerah serta sinergi nyata dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Papua Barat,” tutur Mohamad Lakotani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo yang merupakan putra asli Papua mengatakan jika permasalahan pembangunan di Provinsi ini memang sedikit rumit sehingga dibutuhkan suatu kerja sama. “Saya sangat tersanjung diajak untuk berdiskusi bersama melalui GTRA ini, karena harus digarisbawahi oleh seluruh pemangku kepentingan bahwa suatu usaha tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerja sama yang baik,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama mengatakan kegiatan Rakor GTRA ini merupakan koordinasi awal dalam rangka memberikan arahan kepada tim gugus tugas reforma agaria serta pelaksana harian GTRA di Provinsi Papua Barat. “Rakor GTRA ini diharapkan dapat memperkuat GTRA di tingkat provinsi, mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan akses di tingkat provinsi, juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik pertanahan di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

Acara rapat lintas sektor yang merupakan langkah awal dalam penyelesaian reforma agraria di Provinsi Papua Barat ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan melalui GTRA, diikuti juga oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Kantor Pertanahan se-Papua Barat beserta jajaran dan Jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat. (TA/JR/LS/red)