Spanduk aspirasi masyarakat yang dipajang di rumah dinas eks HGU PTPN II dirusak preman bayaran.

LABUHAN DELI-M24

Rumah dinas asisten eks HGU Perkebunan Helvetia PTPN II di Jln Veteran, Desa Manunggal, Kec Labuhan Deli dikuasai mafia tanah. Rumah yang sebelumnya klinik PTPN II merupakan milik negara, telah beralih fungsi milik pribadi berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) Desa Manunggal Tahun 2003.

Ketua Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), Syaifal Bahri menyebutkan, tanah seluas 193,94 hektar adalah tanah negara berdasarkan SK BPN RI No.42 Tahun 2002, dan kebijakannya diserahkan kepada Gubsu serta Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang rumah dan tanaman menjadi milik pemerintah.

“Kini statusnya telah dikuasai mafia, yang telah merampas tanah negara dengan memakai tangan mantan Kades Manunggal dan pejabat di Perkebunan Helvetia,” katanya.

Loading...

Selain itu, ketentraman masyarakat yang mendiami lahan negara telah diganggu mafia tanah. Dengan membayar preman merusak spanduk bertuliskan aspirasi masyarakat yang dipajang di rumah dinas eks HGU PTPN II.

“Aset itu sudah jelas milik negara, kenapa bisa beralih fungsi. Mafia secara licik ingin menguasai lahan itu untuk kepentingan bisnis. Kita sudah cari tahu, ternyata mafia yang ingin merampas tanah negara merupakan pemilik hotel ternama di Medan. Dia telah membayar preman untuk buat keonaran disini,” beber aktivis petani itu lagi.

Dia juga menyayangkan sikap mantan Kades Manunggal yang juga calon legislatif (Caleg), Masgiat telah mengeluarkan SKT bodong. Parahnya lagi, peralihan aset tersebut melibatkan beberapa pejabat di PTPN II. Pihaknya pun mendesak penegak hukum membongkar sindikat mafia tanah, yang telah merampas eks lahan BUMN tersebut.

“Kita punya bukti kuat SKT bodong yang dikeluarkan mantan kades. Kita juga siap tunjukkan itu kepada Kapolda, untuk segera bertindak. Kami rakyat kecil tetap mendukung Kapolda memberantas mafia tanah,” ucap Syaifal.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, peralihan aset negara untuk pererorangan adalah pelanggaran hukum. Penegak hukum harus menindaklanjuti dan mengusut perampasan hak negara oleh mafia.

“Ini sudah jelas peralihan fungsi melanggar hukum, adanya informasi di media masaa, polisi sudah bertindak untuk mengusut ini,” ungkap Sutrisno.

Apalagi, lanjutnya, telah menimbulkan ancaman dan intimidasi kepada masyarakat. “Ttidak ada alasan penegak hukum untuk bungkam. Masyarakat harus melaporkan ancaman kepada pihak berwajib dan juga melaporkannya ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut,” pintanya. (syamsul)