METRO24.CO, MEDAN – Gelombang aksi unjuk rasa kembali melanda DPRD Sumatera Utara, Jumat (8/3/2024). Kali ini melibatkan ratusan warga dari kelompok Gerakan Rakyat Sumatera Utara. Tuntutan utama para pendemo tetap fokus, yaitu menuntut agar Presiden Jokowi dilengserkan.
Aksi massa yang digelar di depan gedung DPRD Sumut awalnya dihadang oleh petugas kepolisian. Setelah negosiasi, akhirnya delapan perwakilan massa diperbolehkan masuk dan bertemu dengan anggota dewan.
Di hadapan anggota DPRD Sumut, perwakilan massa dengan tegas menyampaikan tuntutan mereka. Salah satu tuntutan utama massa adalah agar DPR RI menggunakan Hak Angket untuk melengserkan Jokowi sebagai Presiden RI, dengan alasan bahwa Jokowi dianggap menghianati dan menyakiti hati rakyat.
“Seluruh permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan tanggung jawab Joko Widodo yang tidak berpihak kepada rakyat,” ungkap Misriani, salah seorang perwakilan massa.
Misriani juga menyoroti tuntutan untuk menangkap Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang dianggap tidak berlaku adil dan jujur sebagai penyelenggara pemilu. Keadaan ini, menurutnya, membuat rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap KPU.
“Kami juga minta usut tuntas penyaluran Bansos pada saat Pilpres, pemerintah harus segera menurunkan harga sembako, dan mendesak DPRD Sumut agar meneruskan aspirasi rakyat Sumut ke DPR RI,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Hadian, menyambut baik aksi masyarakat dan menilai tuntutan tersebut selaras dengan perjuangan PKS.
“Kami sangat mendukung apa yang disampaikan bapak ibu, dan ini juga menjadi kegelisahan dan keinginan kami,” ungkap Ahmad Hadian.
Dukungan serupa terhadap protes massa aksi juga disampaikan Rudi Hermanto, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan. “Negara ini tidak baik-baik saja. Kami tetap bersama bapak ibu. Kami akan tampung aspirasi bapak ibu semua,” pungkasnya. (BES)
