Jakarta, METRO24- Isu Risma jadi Mensos ini mulanya diembuskan pengurus PSI Surabaya. PSI mengklaim Risma sudah dihubungi langsung RI-1 dan ditawari menjadi Mensos.

“Informasi yang saya bilang valid dari sumber valid yang saya dapat. Bu Risma kemungkinan akan jadi mensos, Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma, kita tunggu aja,” ujar Yusuf Lakaseng, seperti dikutip, Senin (14/12/2020).

Pasalnya, Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng yang menyebut informasi valid Risma akan menjabat Mensos dari sumber orang terdekat.

Dalam hal ini, pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak layak jadi Menteri Sosial. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang layak maju.

Menurutnya, prestasi perempuan pertama Walkot Kota Pahlawan itu dinilai masih skala lokal belum nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Esa Unggul itu, ketika menanggapi ramainya isu Risma belakangan ini menggantikan Juliari P Batubara yang resmi tersangka korupsi dana bansos Covid-19.

“Prestasi Risma sebetulnya tidak istimewa jadi Menteri Sosial menggantikan Juliari. Prestasinya masih skala lokal, belum nasional. Risma tampaknya belum layak menjadi menteri sosial,” ujarnya seperti dikutip, Selasa (15/12/2020).

Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan Surabaya juga tak mengalami kemajuan yang secara signifikan masih sama dengan kota besar lainnya di Indonesia, “Kalau dilihat perkembangan Surabaya, sebenarnya tidak ada hasil pembangunan yang monumental. Pembangunan di Surabaya tak jauh berbeda dengan kota besar lainnya di Indonesia,” papar Jamilludin, yang pengajar Isu dan Krisis Manajemen itu.

Tapi, bilapun begitu, menurut Jamiluddin yang lebih layak menjadi Mensos adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah yang dinilai memiliki kemampuan secara nasional sudah teruji.

Sebab, Ahmad Basarah juga selama menjabat di MPR tak memiliki catatan negatif. Selama menjadi Wakil Ketua MPR, kepadanya juga tidak ada sorotan negatif. Tidak ada hal-hal kontroversial terkait sosoknya, katanya lagi.

Tambahnya, “Ahmad Basarah juga bukan pemimpin hasil pencitraan. Ia memiliki leadership yang real, sehingga layak memimpin Kementerian Sosial.”(Ali)

Editor:Arpani