Poldasu

MEDAN-M24

Terindikasi memanipulasi billing (kuitansi) hotel berbintang di Medan, 21 anggota DPRD Nias Selatan diperiksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumatera Utara. Laporan direktur hotel terhadap salah seorang manajernya, mengawali pusaran kasus ini.

Penyidik Tipikor Dit Reskrimum Polda Sumut memeriksa terhadap 21 anggota DPRD Nias Selatan periode 2014-2019. Ini menyusul adanya dugaan billing fiktif.

Informasi diperoleh, pemeriksaan terhadap 21 anggota DPRD Nisel sudah mulai dilaksanakan sejak Senin (2/9). Penyelidikan terhadap 21 anggota DPRD Nias Selatan, mulai terungkap saat direktur hotel yang dimaksud melaporkan manajer keuangannya ke pihak berwajib karena terindikasi mengeluarkan billing untuk 21 anggota DPRD Nias Selatan, melampaui budget yang sebenarnya. Ini terjadi di penghujung akhir tahun 2018.

Loading...

Pasalnya, dalam bukti pembayaran, ada beberapa para anggota DPRD Nisel itu tidak pernah menginap di kamar hotel tersebut. Disebutkan biaya perorang anggota DPRD Nisel itu mencapai jutaan rupiah selama tiga hari. Atas laporan tersebut, Dit Reskrimum Polda Sumut mengambil tindakan dengan membuat surat panggilan penyidikan terhadap 21 anggota DPRD Nias Selatan yang namanya tercantum dalam billing fiktif sebagai objek pelaporan manajemen motel.

Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, ketika dikonfirmasi mengakui adanya pemeriksaan terhadap 21 anggota DPRD Nisel. “Iya benar, 21 orang,” sebut dia, Sabtu (7/9).
Ia mengakui, kasus ini masih dalam proses penyelidikan. “Kasusnya masih lidik. Kita masih memintai keterangan para saksi,” ucap Nainggolan. Ketika ditanya lebih mendalam lagi, ia enggan memberi keterangan. “Sabar dulu ya, nanti kalau ada perkembangan pasti kita kabari,” tukasnya.

Dari 21 anggota DPRD Nisel yang mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan, terdapat 6 orang anggota DPRD yang akan menjabat untuk periode 2019-2024. Sementara yang lainnya tidak mencalonkan diri lagi atau kalah dalam kontestasi demokrasi pada April 2019 lalu.

Keterangan lain yang didapat, pemeriksaan ini tidak dilaksanakan di Mapolda Sumut, melainkan di sebuah hotel di kawasan Medan Polonia. Pemindahan ini, dari sumber yang didapat, karena ruang di Mapoldasu tidak memadai untuk menampung penyidikan 21 orang anggota DPRD tersebut.

Sebelumnya, kepada wartawan, Kamis (5/9), Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita, tak menampik soal pemanggilan 21 anggota DPRD Nisel. Namun pemanggilan itu hanya untuk dikonfirmasi apakah benar pernah menginap di hotel tersebut. Ia menampik jika pemanggilan terkait dengan billing fiktif.

“Hotel itu ada ketidakberesan dalam manajemen, sehingga terbawa-bawa semua nama-nama orang yang pernah menginap di situ. Soal billing fiktif itu tidak betul,” katanya.

Dikatakan Sidi Adil, sesuai Peraturan Bupati (Perbup), setiap anggota DPRD Nisel diberikan fasilitas kamar seharga Rp1,5 juta untuk sekali menginap di hotel, sehingga tidak akan mungkin bermasalah pada billing.

“Mereka diperiksa sebagai saksi, apa betul pembayaran sesuai kwitansi dan yang menerima mengaku kok, si Jeferson,” ujarnya. Sayangnya Harita tidak memberitahu nama hotel tersebut.

Menurutnya, persoalan bermula saat pemilik melaporkan manajernya atas ketidakberesan pengelolaan hotel pada tahun 2018 dan 21 DPRD Nisel sudah selesai dikonfirmasi. (ahmad)